BERITAPENAJA.NET – Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penyegelan atau penghentian sementara aktivitas pertambangan batu bara di Kecamatan Penajam tepatnya Kelurahan Gresik.
Penyegelan dan pemberhentian tersebut dilakukan pemerintah pada PT Kaltim Naga 99 bersama sub kontraktor PT BM Energy Inti Prima terklait dugaan tidak dilengkapinya dokumen penambangan.
Hal tersesbut direspon oleh prusahaan, Saat dijumpai Rokhman Wahyudi yang merupakan pihak kuasa hukum prusahaan menuturkan bahwa kliennya telah melaporkan tindakan penyegelan dan pemberhentian tersebut. Dirinya menuturkan bahwa pihaknya melaporkan Kepala Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka serta beberapa orang yang diduga terlibat terkait penutupan, dan diantaranya Plt Sekda PPU ke Polres PPU.
Sebelumnya, PT Kaltim Naga 99 telah dapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) bahkan telah menyetorkan uang muka yang tertuang dalam SPK, bahkan telah disetorkan ke Perumda Benuo Taka.
“Mereka ini kan hanya pemegang SPK, jadi kalau bicara IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan izin lainnya kurang atau tidak lengkap bukan kapasitas kontraktor,” ungkapnya.
Pria yang sering disapa Bapak Aan ini juga menjesakan bahwa yang seharusnya memiliki IUP adalah Perusda Benuo Taka sebagai owner sehingga membuat perusahaan kebingungan, dan hal tersebut membuat pihaknya keberatan dan memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwenang.
“Direktur Perumda Benuo Taka dilaporkan, kenapa? Kalau izinnya tidak lengkap kenapa dia membuat SPK kepada kontraktor, akhirnya kontraktor la yang di rugikan, sedangkan uang yang masuk ke rekening Perumda jika di total kurang lebih Rp2 miliar,” paparnya.
Dirinya menyayangkan hal itu bisa terjadi dan berdampak buruk sehingga pihak prusahan mengalami kerugian. “Ada komentar yang seolah-olah perusahaan ini nakal, mencuri batu bara, sementara PT Kaltim Naga 99 bersama sub kontraktor pemegang SPK dari Perumda,” ucapnya sambil menggelengkan kepala.(bp01)
