BERITAPENAJAM, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Irawan Heru Suryanto dapil Babulu-Waru menggelar menggelar serap aspirasi atau Reses dengan masa persidangan II tahun anggaran 2023.
Kali ini reses Irawan digelar di Workshop Kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Jumat (24/03/2023).
Irawan menuturkan salah satu kewajiban bagi kami anggota DPRD yakni dengan tujuan menjemput dan menampung aspirasi masyarakat.
” Semua keluh kesah warga terkait program yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif apakah itu yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat maupun yang tidak langsung,” ucapnya disela – sela resesnya.
Dirinya mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dengan masyarakat khususnya masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker RI sehingga mampu bangkit semangat kembali setelah mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.
“Kerena keterbatasan anggaran di daerah tidak mampu menyerap semua aspirasi masyarakat, maka sebagai wujud tanggung jawab wakil rakyat berhak untuk memperjuangkannya hingga ketingkat pusat,” bebernya lebih lanjut.
Dikatakan Irawan banyak masyarakat merasa terbantu atas bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tersebut, mulai 2020-2022 total ada 72 Kelompok penerima bantuan. Sedangkan TKM lanjutan ditahun 2022 sebanyak 20 orang dan untuk di tahun 2023 masih dalam proses.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan menambah penghasilan serta bisa menaikan taraf perekonomian setiap penerima bantuan TKM,” jelas Irawan.
Bantuan tersebut diberikan secara tunai dan kemudian setiap kelompok maupun perorangan membelanjakan modal usaha tersebut.
Setiap kelompok usaha maupun perorangan diberikan kebebasan dalam memilih usaha apa yang akan digeluti, diantaranya budidaya perikanan, agroforestry, catering, ternak unggas dan lain sebagainya.
” Semoga Bantuan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” harap politisi PKB itu. (ADV)
