BERITAPENAJAM, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) telah menerapkan pajak retribusi parkir dibeberapa lokasi pasar yang ada di daerah julukan Benuo Taka itu,
Sekretaris Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU Thohiron menanggapi perihal tersebut, Ia mengatakan, setelah diterapkannya retribusi ini, akan ada skema secara digitalisasi sehingga pemerintah yang menangani hal tersebut tidak mengalami kesulitan.
“Kalau memang ingin terlihat mudah maka dibuatkan menjadi digitalisasi dengan mode chek lock agar dapat terindentifikasi,” ucapnya, Kamis (30/05/24).
Dilihat sejauh ini, dikatakannya masih menggunakan sistem konvensional, menurutnya, akan lebih sulit jika masih tidak sistem elektronik maka harus ditingkatkan agar terlihat lebih mudah.
“Begitu orang masuk, ambil karcis kemudian membayar parkir kan lebih terlihat mudah atau menggunakan kartu biar lebih keren,” bebernya.
Adupun, jika pemerintah sudah memberanikan untuk membuat sistem tarif parkir, harus melihat dari sisi fasilitas agar terpenuhi dan harus diperhatikan tidak hanya membiarkan.
“Harus difasilitasi juga, itu sudah diwajibkan secara otomatis jangan hanya seenaknya saja, agar tidak merepotkan masyarakat,” sambungnya.
Thohiron menjelaskan bahwa, masyarakat juga tidak mempermasalahkan retribusi tersebut, yang terpenting ketika warga kesulitan dengan sistem tarif parkir, pemerintah harus hadirkan solusi.
“Yang bikin masyarakat itu protes biasanya mengenai hal seperti pajak yang terlalu melonjak nilainya tetapi tidak sesuai dengan fasilitas yang mereka penuhi,” jelasnya.
Ia tidak ingin melihat pedagang dipersulit pemerintah dengan adanya pajak yang terlalu melonjak apalagi yang sudah berkembang dikarenakan pemerintah sudah melakukan penertiban.
“Semestinya waktu awal mula masyarakat berfadang sudah diberi fasilitas dan dibantu oleh pemerintah, nantinya masyarakat sadar akan adanya bantuan lalu berhak membayar pajak,” pungkasnya. (Adv/Sam)
