BERITAPENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penandatanganan naskah bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pembangunan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (05/102023).
Hadir Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para Asisten dan para pejabat Setda PPU, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU.
Dalam sambutananya Pj. Bupati PPU Makmur Marbun mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Kementerian Kemenkumham yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten PPU.
“Untuk mendukung akselerasi pembangunan jelang ibu kota negara, Kemenkumham RI akan membangun Lapas bertaraf internasional harus diatas dari kabupaten yang ada di Indonesia sebagai Serambi Nusantara, “ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, kita harus berbangga sebagai masyarakat PPU karena seluruh kementerian Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun percepatan pembangunan di PPU.
“Jangan sampai pembangunan ibukota negara begitu megahnya Kabupaten PPU sebagai Serambi Nusantara jauh tertinggal dibelakang,”katanya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan, menambahkan pembangunan lapas di PPU sudah ada sejak tahun 2008, kesepakatan aset sudah ada tinggal bagaimana mitigasi masalah, kenapa tertunda dan sekarang pembangunan lapas mendapat dukungan Kemenkumham RI.
“Tahun ini akan mulai dibangun dua gedung yakni klinik dan dapur lapas semoga tahun berikutnya, karena ini memasuki akhir tahun pembangunan lapas ini masuk dalam program nasional, “ungkapnya.
Lebih lanjut Gun Gun mengatakan, semua akan sangat mendukung apa yang menjadi perhatian Pj Bupati PPU, jangan sampai pembangunan sangat mewah di IKN tapi daerah penyangganya tertinggal. Oleh karena itu penambahan insfratruktur di PPU harus sejalan dengan pembangunan di ibukota negara.
“Kita mendukung dan berniat untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat Kabupaten PPU khususnya yang bermasalah dengan hukum di PPU,”pungkasnya. (Man/*DiskominfoPPU/ADV/BP)
