BERITAPENAJAM, – Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menggelar rapat Round Table Discussion (RTD) tentang Percepatan Pengamanan Lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut hadir dalam undangan itu.
Sebagai wakil rakyat tentunya Syahrudin M Noor memberikan beberapa pandangannya mengenai daerahnya, dalam rapat itu dirinya mengungkapkan aspirasi masyarakat terkhusus dari Kecamatan Sepaku, pada wilayah kawasan inti pusat pemerintahan yang akan terdampak pembangunan IKN, menyampaikan dirinya bahwa persoalaan ganti rugi lahan masyarakat masih terjadi.
Menurut Syahrudin M Noor, masyarakat kesulitan melakukan pembelian tanah di tempat lain pasca ganti rugi. Hal ini dikarenakan nilai ganti rugi yang tidak kekinian dengan harga tanah di Kabupaten PPU.
“Dengan hadirnya IKN, maka harga tanah di luar KIPP tidak bisa lagi disesuaikan dengan harga tanah yang sekarang. Harus melihat kepentingan masyarakat, harus clear and clean. Setelah ganti rugi itu mereka harus mencari kehidupan yang lebih layak,” kata Syahrudin M Noor dalam diskusinya Rabu (14/06/2023) .
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten PPU ini mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk memberikan penyelesaian secara cepat mengenai potensi permasalahan yang terjadi di wilayah saat ini yang akan dibangun.
“Kalau minta itu memang minta presiden percepatan penanganan pembebasan lahan harus dibuat lintas sektor lintas departemen lintas kementerian sudah berkantor kemudian enak berkoordinasi. Kalau ada tim terpadu semua lintas sektor standby di Sepaku cepat selesai,” ujarnya.
Saat ini, penanganan potensi konflik tanah yang terjadi di KIPP masih terbilang lambat. Menurut Syahrudin M Noor hal ini dikarenakan tidak adanya tim terpadu yang terintegrasi di semua lini terkait percepatan tersebut. (adv)
