BERITAPENAJAM, – Untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial menyangkut lahan warga yang terkena pembangunan Ibu Kota Negara (Nusantara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta pemerintah pusat harus mendeteksi persoalan ini lebih dini.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Andi Muhammad Yusuf saat diwawancarai jurnalis Beritapenajam.
“ Antisipasi potensi gesekan antar-warga ini harus dideteksi dini oleh pemerintah, terkait masalah lahan agar pembangunan IKN Nusantara sehingga dengan berjalan lancar,” ujarnya (19/05)
Pemerintah Pusat terus melakukan monitoring secara berjenjang untuk mendeteksi hal tersebut, kemungkinan terjadinya masalah lahan. Pasalnya, banyak lahan milik masyarakat maupun milik Pemerintah setempat di wilayah Kecamatan Sepaku masuk dalam mega proyek pembangunan nasional itu.
Persoalan ini kerap kali terjadi, jika suatu pembangunan selalu dihadapkan dengan gesekan sosial mengenai persoalan lahan. Tentunya, dengan itu warga menginginkan lahan yang terkena proyek pembangunan diberikan ganti rugi dengan harga tinggi.
Sedangkan, lanjut dia, pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan sesuai hasil tim penilaian (appraisal).
Pemerintah pusat harus segara melakukan identifikasi, tambah dia, sehingga lahan milik warga yang terkena pembangunan IKN Nusantara mendapat harga ganti rugi yang sesuai.
Diketahui, progres saat ini di wilayah tersebut pembangunan terus dilakukan pemerintah pusat, diantaranya ada beberapa gedung perkantoran, jalan tol serta infrastruktur pendukung IKN lainnya.
” Ini bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam memindahkan pusat pemerintahan di sebagian wilayah PPU,” ungkapnya.
Kepercayaan masyarakat atas progres pembangunan iniDiharapkan pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan IKN Indonesia baru tersebut agar mendapat kepercayaan masyarakat.
Ia juga berharap, pemerintah pusat terus melakukan percapatan pembangunan IKN Nusantara, terutama dalam penyelesaian lahan warga agar masyarakat mendapatkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat. (adv)
