BERITAPENAJAM.Net -Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Marjani mengungkapkan pihaknya tidak mempersoalkan dengan wacana Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang berencana membatasi sekolah hanya selama 5 hari sekolah dalam seminggu, mulai Senin hingga Jumat.
Namun untuk penerapan kebijakan tersebut, pihaknya masih perlu memperhatikan beberapa hal. Salah sathunya tentang masih minimnya transportasi di wilayah pedesaan jika sore hari. Selain itu pihaknya juga masih harus menunggu instruksi resmi dari kementerian terkait.
Dikatakan Marjani, pihaknya menyambut baik wacana dari menteri pendidikan tentang sekolah lima hari yang mengikuti sistem kepegawaian tersebut. Tetapi ia berharap ini bukan suatu kewajiban. Nilai positif kebijakan itu untuk memberikan kesempatan kepada keluarga berkumpul bersama di akhir pekan. Harapannya dengan model ini, interaksi antara siswa dengan orang tua bisa terbangun lebih baik lagi.
“Tidak ada masalah jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan tetapi harus melihat minimimnya transportasi khususnya di pedesaan, jika di kota itu tidak masalah,” kata Marjani Senin, (14/9) kemarin.
Untuk melaksanakan kebijakan sekolah lima hari kata dia, juga harus ada instruksi resmi dari kementerian. Sebab adanya petunjuk teknis program itu sangat dibutuhkan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan sistem ini sama seperti sistem kepegawaian yakni 37,5 jam selama 5 hari. Pertimbangan lainnya yaitu akan ada biaya tambahan, misalnya biaya makan bagi para siswa yang mengikuti jam pelajaran hingga sore hari.
“Tentunya para siswa atau orang tua mereka harus siap dengan biaya makan siang atau sore yang lebih besar dari sekarang,” katanya.
Adanya biaya tambahan, khususnya makan siang atau sore para siswa tersebut, menurutnya, dikhawatirkan justru akan memberatkan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Bagi siswa dari keluarga yang mampu mungkin tidak masalah, tapi bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu ini perlu diketahui. Kalau harus ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan orang tua siswa dari keluarga yang tidak mampu nantimya tentu justru akan memberatkan. Itu yang menjadi pertimbangan utama kami,” imbuh Marjani.
Kendati demikian ia mendukung wacana sekolah lima hari. Namun semuanya diserahkan kepada pihak sekolah yang memiliki otonomi dan perlunya persiapan. Pasalnya, ada sekolah yang merasa waktu lima hari tidak cukup. Untuk itu, marjani mengharapkan, pemerintah tidak memaksakan.
“Semua ini tentunya masih membutuhkan persiapan dari semua puhak. Pasalnya ada sekolah yang merasa waktu lima hari tidak cukup. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk menentukan itu,” katanya.
Seperti diketahui belum lama ini, Menteri Muhadjir menyampaikan gagasan hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur sekolah nasional. Tujuannya, libur hari Sabtu dan Minggu dapat memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menikmati waktu berkumpul bersama keluarga. Sekaligus juga bisa menjadi ajang siswa mengembangkan bakat minat mereka dengan bergabung dalam organisasi.
“Wacana terkait libur hari Sabtu dan Minggu, merupakan bagian dari rencana penerapan sekolah dengan pendidikan karakter, “ kata Menteri Muhadjir. (Humas6)
