BERITAPENAJAM – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka hingga saat ini belum melunasi tanggungjawab eks karyawan itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menyoroti salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bahkan kinerja manajemen perusahaan daerah tersebut juga dipertanyakan oleh anggota DPRD Kabupaten PPU. Lantaran, pihak perumda tidak mampu menyelesaikan masalah tunggakan gaji yang saat ini masih menjadi beban itu.
” Kami berencana gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat, read) dengan perumda Benuo Taka untuk membahas persoalan ini,” ucap Raup Muin, Senin (3/4/2023).
Dalam wawancaranya, Raup Muin mengungkapkan jika dirinya heran dengan manajemen Perusahaan Benuo Taka. Karena ada tunggakan gaji selama tujuh bulan belum dilunasi ke 15 eks karyawan perusahaan tersebut.
Sementara itu untuk gaji direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Benuo Taka terbilang cukup lancar dalam persoalan pembayaran.
“Laporannya tahun ini gaji direktur dan dewan pengawas jalan terus. Tapi kenapa tunggakan gaji eks karyawan belum juga dilunasi,” tanya Raup.
Ia pun akan mempertanyakan perihal dari mana sumber pendapatan Perumda Benuo Taka selama ini dikelola, sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.
“Apakah sumber pendapatan Perumda Benuo Taka dari tambang batu bara atau sektor lain. Kami meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit,” kata dia.
Menurut Raup Muin, setelah pergantian direktur pada November 2022 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerja Perumda Benuo Taka, karena sampai saat ini belum ada perubahan dalam aspek ekonominya,” ucapnya.
Adapun diberitakan bahwa 15 eks karyawan dan manajemen Perumda Benuo Taka menyepakati tunggakan gaji yang dibayarkan hanya 10 bulan dari total 18 bulan.
Dari tunggakan gaji selama 20 bulan tersebut yang dibayarkan baru tiga bulan. Jadi, masih ada tujuh bulan tunggakan gaji yang wajib diselesaikan Perumda Benuo Taka. (ADV).
