BERITAPENAJAM – Program prioritas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) yaitu seragam gratis ditiadakan pada tahun 2023 ini.
Program seragam gratis telah dilaksanakan sejak tahun 2019 ketika Mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) memimpin pemerintahan bersama dengan Hamdam yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati PPU.
Anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelontorkan untuk program seragam gratis ini pun tidak main-main, setiap tahun ajaran baru pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 14 miliar untuk program seragam gratis.
Selama beberapa tahun ini, pelaksanaan pengadaan seragam gratis selalu dihadapi dengan berbagai persoalan.
Pada tahun ajaran baru 2022/2023, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU melakukan evaluasi, lantaran program tersebut dinilai tidak tetap sasaran.
Pasalnya, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di daerah ini.
Seragam gratis juga diberikan kepada seluruh siswa-siswi tanpa memandang latar belakang siswa tersebut. Siswa kurang mampu dan siswa mampu berhak mendapatkan seragam gratis tersebut.
Pada tahun ini program seragam gratis ditiadakan, hal itu ditanggapi oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU Wakidi.
“Kalau secara kebijakan, memberikan seragam gratis adalah hal yang bagus. Masalahnya ini dalam teknis pelaksanaan kurang tepat, ” ucap Wakidi, Rabu (11/1/2023).
Dikatakan Wakidi, program seragam gratis perlu inovasi, dengan melibatkan pelaku usaha lokal seperti merangkul penjahit lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan seragam gratis.
“Artinya penjahit-penjahit bisa dapat bagian pekerjaan (pengadaan seragam) karena ini anggarannya besar, jadi mereka pelaku usaha lokal bisa mendapatkan pendapatan dari pengadaan program itu,” jelas Wakidi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menggarap pengadaan seragam gratis dapat melibatkan pelaku usaha lokal agar perputaran ekonomi di Kabupaten ini dapat menggeliat dan tentu dapat menyejahterakan masyarakat.
“Jika ada pengadaan apa pun harus libatkan pelaku usaha lokal supaya perputaran ekonomi itu merata. Dapat manfaat buat pelaku UMKM lokal, ” tutupnya.
Penulis : Dian
