BERITAPENAJAM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengirimkan pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) di wilayahnya serta pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU yang membidangi jabatan fungsional untuk mengikuti Workshop Pranata Hubungan Masyarakat Seluruh Kalimantan Timur Tahun 2023 di Balikpapan, Senin (16/10/2023). Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pranata humas serta menyamakan persepsi mengenai mekanisme penyesuaian angka kredit konvensional yang dikonversikan ke dalam angka kredit integrasi serta penetapan angka kredit integrasi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim menyampaikan setelah adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, telah banyak peraturan baru yang mencabut peraturan lama sehingga perlu adanya sosialisasi terkait kebijakan tersebut termasuk peraturan mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional.
“Berdasarkan peraturan tersebut juga, mulai 2023 angka kredit konvensional juga diperoleh dari penilaian kerja dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga tidak ada lagi penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK),” ucapnya.
Selain sosialisasi mengenai peraturan baru yang dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kaltim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, workshop ini juga menambah pengetahuan peserta mengenai media sosial dan pelayanan publik dengan menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Hairunnisa. Muhammad Faisal menyebut bahwa kebijakan penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional pranata humas harus diikuti dengan penyetaraan pengetahuan mengenai kehumasan.
“Ini merupakan tantangan bagi pranata humas dan PR bagi kami dalam penyetaraan dari berbagai latar pendidikan,” ucapnya.
Ia berharap para pranata humas hasil penyetaraan dapat terus meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.(Nis/BP/ADV/KMF)
