BERITAPENAJAM,– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) setiap pekan menggelar rapat mengenai pengendalian inflasi. Pj. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, bersama dengan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah pejabat teknis terkait, menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Bersama dengan Menteri Dalam Negeri secara virtual di Ruang Rapat Bupati Lantai 3, Senin (25/09/23).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat pengendalian inflasi ini dilakukan secara rutin dalam rangka mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan inflasi di daerah, karena inflasi merupakan faktor penting dalam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan laporan bahwa secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 1 % dari minggu sebelumnya sebagian besar terjadi di wilayah Pulau Jawa.
Dalam laporannya, Amalia juga menyampaikan bahwa jenis bahan pangan yang paling menunjang dalam kenaikan IPH di masing-masing kab/kota adalah beras dan gula. Untuk itu, Amalia menyampaikan saran bahwasanya pemerintah hendaknya dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dengan cara mengurangi konsumsi gula, sebagai salah satu bentuk pengendalian inflasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Selanjutnya, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi pangan, khususnya komoditi beras, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan beberapa langkah aksi dan strategi untuk pengendalian kenaikan harga beras, diantaranya penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) harga beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), gerakan pangan murah, pemberian bantuan pangan murah kepada keluarga penerima manfaat dan percepatan realisasi importasi beras.
Ketut Astawa mewakili Badan Pangan Nasional menghimbau dan memohon bantuan kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) setiap minggu di wilayahnya masing-masing.
Selanjutnya, diakhir rapat tersebut Pj. Bupati PPU Makmur Marbun berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa Kabupaten PPU dapat berkontribusi secara positif dalam upaya nasional untuk mengendalikan inflasi di daerah. (adv)
