Otorita IKN Gunakan Merdeka Belajar Plus di Kebijakan Pendidikan IKN

by -110 Views
Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN, Alimuddin saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pembelajaran Berpusat pada Murid di Wilayah IKN (PTM) 2 kerjasama Kedeputian Sosbudpemas Otorita IKN dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis malam (18/4/2024) di hotel Gran Senyiur Balikpapan.

BERITAPENAJAM.NET, – Kebijakan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan program merdeka belajar plus, namun lebih padat dan simpel sehingga peserta didik menjadi lebih baik dalam mendapatkan pembelajaran sekaligus untuk mengembangkan bakat serta minatnya.

Hal ini dikatakan, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN, Alimuddin saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pembelajaran Berpusat pada Murid di Wilayah IKN (PTM) 2 kerjasama Kedeputian Sosbudpemas Otorita IKN dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis malam (18/4/2024) di hotel Gran Senyiur Balikpapan.

“Kebijakan pendidikan di IKN nanti sesungguhnya adalah Merdeka belajar plus karena kita lebih padat dan lebih simpel,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, saat ini pihaknya sedang menyusun peta jalan pendidikan dan mungkin ini pertama kali di Indonesia, mudah-mudahan bulan insya Allah di bulan Mei kita sudah akan mungkin pertama kalinya mungkin di negara kita ada peta Jalan Pendidikan selama ini kita melaksanakan itu kita tidak punya peta jalan mudah-mudahan Mei depan rampung.

“Kita tahu bahwa kebijakan pemerintah kita, sektor pendidikan ini sudah berjalan banyak hal-hal yang belum diperbaiki karena memang kita ini kan selalu tergantung dengan regulasi regulasi yang mengikat ada juklak dan juknis dan lain-lain sehingga kalau kita rubah kita salah,” tegas Alimuddin.

Oleh karena itu, melalui kegiatan PTM 2 ini, para pendidik diberikan keleluasaan untuk membangun atau membentuk sebuah peraturan yang baru tetapi tentu tidak tidak bertentangan dengan filosofi atau landasan pendidikan di Indonesia.

Otorita IKN, sambungnya, juga ingin semua guru yang ada di deliniasi IKN jadi guru penggerak. Tapi tentu itu tidaklah mudah, tetapi setidaknya para guru atau para tenaga pendidik memiliki kemampuan sebagai guru penggerak tentunya telah mendapatkan modulnya.

Dirinya yakin bahwa guru-guru di deliniasi IKN seperti, di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja dan Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga memiliki kemampuan yang yang sama.

“Tinggal kita mau dan berani untuk memajukan pendidikan di IKN, karena kalau mau dinilai baik itu memang harus berbeda,” akunya.

Ia menambahkan, sistem pendidikan di IKN akan lebih seperti sebagai program atau kebijakan Merdeka belajar, kini bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan atau melayani kebutuhan minat dan bakat peserta didik itu.

“Ini yang ingin kita coba, apakah mengaktifkan kembali diagnostik asesmen yang kita lakukan pada saat penerimaan siswa atau kenaikan kelas. Apakah hanya menjadi sebuah catatan atau kita layani hasil pemetaan kita terhadap potensi-potensi peserta didik,” urainya.

Ia meminta, para tenaga pendidik keluar dari kebiasaan-kebiasaan dinilai kurang memajukan pendidikan, dengan harapan generasi emas kelak di segala jenjang pendidikan di wilayah masing-masing mampu menjawab tantangan di IKN kedepan.

“Tugas kita semua menyiapkan diri untuk menjadi bagian daripada pendidikan yang maju di IKN. Saya yakin jika kita lakukan secara keroyokan menyusun regulasi sistem pendidikan di IKN akan menjadi lebih baik lagi,” ucap Alimuddin.

Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltim, Wiwik Setiawati, mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan berangkat dari kekhawatiran para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru termasuk juga kekhawatiran para orang tua peserta didik yang ada di wilayah IKN.

“Ditetapkan PPU dan Kukar di Provinsi Kaltim sebagai IKN kita senang dan ada rasa bangga rasa, namun muncul pula kekhawatiran karena potret pendidikan yang ada di wilayah IKN mungkin masih jauh dari harapan,” terangnya.

Ia menuturkan, pihaknya ingin agar akses pendidikan termasuk juga peningkatan kualitas guru yang ada di wilayah IKN sesuai dengan harapan. Sudah banyak juga program sebenarnya sudah dilakukan pihaknya mulai dari tahun 2023 kemarin. Paling awal sekali melakukan forum diskusi dengan mengundang para kepala sekolah dan pengawas sekolah dari dinas pendidikan juga sampai ke siswa dan orang tua siswa.

“Ternyata keinginan peserta didik itu sangat sederhana dimana harapan mereka hanya ingin mendapatkan guru yang ketika mengajar itu menyenangkan, memperhatikan kebutuhan mereka melihat minat bakat, tidak marah-marah, tidak cuma memberikan tugas saja sementara gurunya santai lihat HP. Ini sangat cocok dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara,” pungkasnya.

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.