BERITAPENAJAM.Net– Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten PPU Tahun 2017 di Aula Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Selasa (21/3/17). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PPU Tahun 2018.
Kegiatan yang bertemakan “Penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten PPU yang sejahtera, berkualitas, mandiri dalam kehidupan damai, berkeadilan dan agamis melalui dukungan industri dan inovasi teknologi” ini berlangsung selama dua hari, dimulai sejak 21-22 Maret 2017 dan juga turut mengundang perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimatan Timur (Prov. Kaltim), Ketua DPRD dan unsur Muspida Kabupatem PPU, dihadiri pula oleh segenap jajaran Pemerintahan Kabupatem PPU beserta tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Musrenbang RKPD Tahun 2017 diawali dengan paparan dari kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah PPU Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda Alimuddin yang memaparkan garis besar arah pembangunan tahun 2017 beserta kebijakannya dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bappeda Prov. Kaltim dan penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD PPU oleh Ketua DPRD Nanang Ali kepada Bupati.
“Musrenbang bukan hanya wadah untuk perencanaan pembangunan daerah saja melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi serta persoalan-persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat.” tutur Nanang Ali Ketua DPRD PPU dalam sambutannya. Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dengan menggali lebih maksimal sumber-sumber pendapatan yang ada didaerah misalnya di sektor industri dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan inflasi dalam artian luas dimana saat kita tidak mampu meningkatkan pendapatan maka kita harus mampu mengurangi pengeluaran.
Sementara itu, Bupati PPU Yusran Aspar menuturkan beberapa hal yang berpotensi besar meningkatkan pendapatan daerah, contohnya pembangunan jembatan tol teluk Balikpapan yang merupakan urat nadi ekonomi bagi kab. PPU dan Bendung Telake yang dapat meningkatkan produksi beras daerah menuju swasembada pangan bagi Kaltim. Selain itu, Yusran menambahkan pengelolaan sumur migas yang akan ditinggalkan PT. Chevron Indonesia. Pemerintah pusat seharusnya dapat lebih adil kepada daerah penghasil migas. Sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 1, daerah harusnya diberikan porsi yang cukup dalam hal pengelolaan sumur migas kedepannya agar daerah penghasil juga mendapatkan deviden, tidak hanya menerima dana bagi hasil.
“Diharapkan pemerintah dapat melunasi hutang-hutang yang ada dengan mengurangi belanja yang tidak terlalu penting karena tahun depan kepemimpinan kami akan berakhir sehingga tidak membebani kepemimpinan selanjutnya,” ujar Yusran Aspar. “Semoga hasil Musrenbang PPU merupakan aspirasi yang digali dari masyarakat sehingga sejatinya menjadi masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD PPU, agar mampu melahirkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang aspiratif dan representatif untuk diselesaikan dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) antara Pemerintah, DPRD dan semua masyarakat,” tutup pria kelahiran Tanah Grogot tersebut. (Hms/Nit)
