PENAJAM, – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Marjani menegasnya bahwa tidak ada indikasi pungutan liar (Pungli) di seluruh sekolah-sekolah negeri di Kabupaten PPU. Menurutnya bila siswa membeli buku disekolah atau LKS itu bukan pungli.
“Sejauh ini tidak ada indikasi pungli. Pungli itu bukan seperti siswa membeli buku, pungli itu tak ada pertanggungjawaban, tak ada rapat-rapat. Misalnya, anda akan saya terima di sini, tidak ada pertanggungjawaban, tapi di belakang nanti bisa saya naikkan nilainya, tapi saudara harus kasih uang. Itu baru namanya pungli. Beli LKS, itu bukan pungli,” jelas Marjani saat dikonfirmasi, Rabu, (23/11) kemarin.
Dirinya pun memastikan bahwa pembelian baju seragam sekolah juga bukan merupakan pungli. Ia pun bisa menjamin untuk sekolah negeri di kabupaten PPU tidak ada pungli, termasuk saat pendaftaran. Sebab, kriterian pendaftarannya jelas dan terbuka.
“Jika ada pembayaran, maka itu tidak untuk sekolah negeri, melainkan sekolah swasta. Swasta semestinya juga tidak usah mengambil tarif pendaftaran, tapi karena saat ini Dikmen SMA/SMK tidak me mperoleh dana dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), sehingga kami tidak bisa melarang,” katanya lagi.
Menurutnya, untuk sekolah swasta, mau menarik uang pendaftaran, tidak masalah. Sebab, mereka tak mendapatkan dana Bosda. Kalau dilarang, swasta pasti akan meminta anggaran ke pemerintah.
“Jika nanti ada indikasi pungli untuk sekolah negeri, kami akan memberikan pembinaan. Kalau terbukti, pasti akan kami berikan sanksi tegas,” ujarnya Marjani.
Marjani menambahkan dirinya berpikir normatif saja. Untuk sekolah negeri pungli tidak ada, termasuk penerimaan siswa baru karena nilai terbuka. Kalaupun ada, menurut Marjani, oknum tersebut masuk dalam kapasitas profesional.
“Contohnya, untuk masuk SMA tahun depan, dari sekarang guru SMP mengatur nilai dinaik-naikkan. Terus nilai itu dipakai untuk mendaftar sekolah SMA nanti. Itu profesional sekali. Kami belum ada laporan seperti itu dengan nilai palsu,” tambahnya. (humas6)
