BERITAPENAJAM.Net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Anwar Sanusi dapil Waru-Babulu mengungkapkan, bahwa adanya pungutan liar (pungli) di tingkat Desa dan Kecamatan yang berkaitan dengan surat keterangan tanah.
“Jangan sampai ada pungli-pungli yang tidak ada hierarki hukumnya,” tegasnya, Rabu, (30/11/2016).
Dirinya menduga bahwa ada pungli terkait surat keterangan tanah. Sedangkan sampai saat ini menurutnya Pemerintah masih membuat naskah akademik terkait tentang pungutan tersebut. Dan saat ini terdapat beberapa tingkatan bawah yang melakukan pungutan tanpa ada dasar hukum yang jelas.
dirinya mengungkapkan bahwa Pemerintah daerah harus tegas untuk memonitor Pemerintah tingkatan bawah, terkait pungutan yang tidak memiliki landasan dasar.”Kalau ada penarikan terus uangnya masuk kemana,” ungkapnya
Dirinya meminta masyarakat untuk lebih teliti terkait dasar hukum, yang meminta pungutan liar.”Kita semua puna fungsi kontrol, jika pungtan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas jangan dilakukan,” tegas Sanusi (Toy)
