BERITAPENAJAM – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menanggapi terkait penolakan 16.000 pekerja yang akan datang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia menyebut hal tersebut tidak perlu dilakukan, cukup melakukan mediasi kepada pihak pemerintah ataupun Badan Otorita IKN mengenai saran serta masukan yang dibutuhkan.
“Kalau menurut saya tidak perlu menolak tapi dimediasi apa masalahnya, sehingga pemerintah dapat menerima aspirasi,” ungkapnya, Selasa (14/2/2023).
Sementara itu Bupati PPU Hamdam mengatakan bahwa pihak yang menolak hanya khawatir, apabila tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan IKN.
“Kalau ada yang berekspresi begitu saya pikir manusiawi aja, itu sebagai rasa kekhawatiran mereka bahwa tidak mau hanya menjadi penonton,”
Selanjutnya ia juga menyampaikan untuk hal ini sebaiknya dibicarakan baik-baik, yang harus ditolak kata Hamdam, kalau 16 ribu pekerja datang dari luar, tetapi masyarakat lokal tidak diberdayakan.
“Sampai saat ini belum ada yang menyatakan tidak menerima tenaga lokal, sedangkan kita sendiri siap tidak menyediakan tenaga kerja sebanyak itu,” ungkapnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah mendata berapa banyak tenaga kerja di PPU, Sampai saat ini hanya sebanyak 2.000 orang yang telah didata.
