BERITAPENAJAM, – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, hadiri rapat paripurna, menyampaikan nota penjelasan dan pandangan umum fraksi DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun, mengatakan bahwa, penyampaian tersebut lebih mengacu kepada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengapa demikian, karena proses pemerintah daerah (Pemda) PPU kini telah meraih WTP dari sepuluh kabupaten/kota Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kalau satu daerah tidak WTP maka dari segi kegiatan maupun bantuan apapun bentuknya tidak termasuk yang diprioritaskan,” ucap Marbun saat seusai acara rapat paripurna dihadapan awak media, Selasa (11/06/24).
Marbun menegaskan, pengelolaan daerah menjadi prioritas terpenting, agar dapat dialokasikan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jika yang ada tidak dikelola dengan baik maka cukup sulit untuk mendapatkan bantuan anggaran, karena dari pihak kementerian lain tidak ingin tersangkut paut,” tegasnya.
Ia mengaku, salah satu sasaran saat pertama kali hadir di Kabupaten yang berjuluk Benuo Taka ini, Marbun menginginkan daerah tersebut mampu meraih WTP agar sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Kaltim.
“Saya mencari dimana letak kesalahannya, salah satu penyumbangnya ialah tata kelolanya tidak baik, yang kedua, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) itu langsung saya benahi juga dengan tata kelola, tidak hanya itu saya juga meminta sekarang semua jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menggunakan aplikasi,” jelasnya
Salah satunya dengan menggunakan e-Office, aplikasi berbasis Web dan Mobile untuk memfasilitasi sistem presensi online dapat diakses dimana saja, tambah Marbun.
Untuk jajaran desa dan kelurahan saat ini tengah dipersiapkan e-Office, akan dibuat terlebih dahulu yang berbasis besar diperkirakan kurun waktu satu bulan telah tersedia.
“Sekarang sedang saya persiapkan untuk mereka, karena pihaknya juga wajib memiliki itu,” sambungnya.
Selain itu, Ia juga menginginkan, tidak hanya sejajar dengan sepuluh kabupaten atau kota lainnya akan tetapi lebih kepada masuk nominasi tingkat tiga besar.
“Dari adjutsment pelayanan publik kita masuk tiga besar, PPU sekarang jangan di pandang sebelah mata,” pungkasnya. (Sam/Adv)
