BERITAPENAJAM, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Sujiati, menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Rumah Sakit Benuo Taka tidak maksimal.
Sujiati membeberkan, pelayanan kesehatan rumah sakit PPU masih memiliki kendala. Diantaranya, pelayanan BPJS kurang maksimal ke elemen masyarakat.
Saat ini, pelayanan kesehatan sangat sulit, hal ini menyebabkan para pasien yang membutuhkan perawatan segera akan terkendala, karena pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan maksimal.
” Untuk saat ini, pelayanan BPJS sangat merugikan masyarakat kami. Karena pelayanannya tidak maksimal, pasien yang belum bisa apa-apa langsung disuruh pulang minta rujukan lagi,” bebernya Sujiati saat di wawancarai media, Rabu (16/10/2024).
Diketahui, peraturan BPJS saat ini harus menggunakan surat rujukan untuk mendapatkan perawatan secara langsung ke rumah sakit.
Menurut Sujiati, peraturan BPJS yang berlaku saat ini sangat merugikan masyarakat. Dikarenakan banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit Balikpapan harus meminta rujukan baru dari rumah sakit sebelumnya.
” Jadi, pasien yang kini sudah di rujuk ke rumah sakit Balikpapan harus meminta rujukan lagi ke rumah sakit PPU. Sedangkan, pasien tersebut kondisi kesehatannya belum normal, apabila terjadi apa-apa kepada pasien saat dijalan siapa yang mau bertanggungjawab,” tegasnya.
Untuk itu, Anggota DPRD itu meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) segera selesaikan masalah tersebut. Karena, meskipun Pemda sudah membayar iuran dalam jumlah besar, pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Sementara, hasil Universal Health Coverage (UHC) BPJS hampir mencapai 100 persen.
” Untuk berbicara terkait masalah BPJS saya terbawa emosi, karena masyarakat saya sangat terbebani dengan hal tersebut. Sedangkan, masyarakat yang tidak mampu membayar rumah sakit dan hanya mengharapkan BPJS, hal ini sangat mempersulit mereka,” jelasnya.
Ia berharap, kepada bupati yang terpilih nanti, bisa sepakat untuk tidak memakai BPJS melainkan beralih ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Karena menurutnya, Jamkesda ini lebih baik dan tidak menyusahkan masyarakat. (Rd/Bp2/*)
