BERITAPENAJAM, – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang semakin masif disebagian wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
Tentunya ini memberikan perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat yang berprofesi nelayan, terkhusus nelayan yang biasanya sering beraktifitas di teluk Balikpapan.
Peningkatan aktivitas lalu lalang kapal di perairan tersebut dilaporkan telah mengganggu aktivitas nelayan setempat.
Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi, mengungkapkan bahwa padatnya lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan merupakan konsekuensi dari pembangunan IKN.
Namun, dirinya menekankan pentingnya upaya mitigasi agar dampak negatif terhadap nelayan dapat diminimalisir.
“Kami mendorong agar kegiatan di sekitar Teluk Balikpapan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan. Kompensasi bagi nelayan yang terdampak adalah wewenang pihak pengelola kawasan industri di sekitar teluk,” beber Wakidi Kamis (25/07/2024).
DPRD PPU akan terus mengawal perihal ini sehingga masyarakat PPU tidak merasa dirugikan hadirnya IKN.
“Jika ada tuntutan, ajukan saja ke instansi yang berwenang,” imbuhnya.
Dampak pembangunan IKN terhadap nelayan Teluk Balikpapan telah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Nelayan mengeluhkan penurunan hasil tangkapan akibat gangguan dari lalu lintas kapal yang padat dan perubahan lingkungan perairan.
DPRD PPU meminta pemerintah setempat dapat mengambil langkah konkret untuk kepentingan masyarakat sekitar yang terdampak.
Namun perlu juga dialog antara nelayan, pemerintah, dan pelaku industri diintensifkan guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Pembangunan IKN memang penting bagi kemajuan bangsa, namun kesejahteraan masyarakat termasuk nelayan juga harus menjadi prioritas. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan pembangunan IKN dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat setempat. (Aji/Bp2)
