BERITAPENAJAM.Net.- Pasca dampak korban kebakaran warga Gang Buaya, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meminta terkait kejelasan status ganti rugi dan menolak direlokasi korban kebakaran mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.
kedatangan warga korban kebakaran Kekantor DPRD PPU menanyakan kejelasan perihal bantuan rumah mereka yang habis terbakar. Serta menolak direlokasi sesuai dengan rencana pemerintah.
Sejumlah massa yang berdatangan ke kantor DPRD PPU, langsung disambut oleh Wakil Ketua I, DPRD PPU Rauf Muin, dan Sekertaris Daerah H.Tohar beserta jajarannya.
Raup Muin menjelaskan, pembahasan persoalan ganti rugi korban kebakaran akan ditindak lanjuti oleh intansi terkait, dan tentunya DPRD PPU akan membantu untuk mengawal Proses ganti rugi tersebut, beliau menegaskan untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi diawal tahun 2020,
” Dalam proses anggaran butuh tahapan administrasi, tidak langsung bisa dicairkan harus ada regulasi,” ucapnya,” tutur elit politik tersebut ( 26/12/2019 ).
Lanjut Raup Muin, didalam audiensi tersebut, dilihat masyarakat korban kebakaran menolak untuk direlokasi sesuai yang telah direncanakan pemerintah untuk dipindahkan ke tempat lain. Sebab pemerintah memiliki rencana untuk membangun anjungan guna mempercantik wajah pintu masuk PPU,
” kalau dilihat rapat tadi rata-rata warga menolak untuk direlokasi,” ungkap politikus partai politik Gerindra Rauf Muin.
Ia berharap, pada Januari 2020 permasalahan ganti rugi korban eks kebakaran itu sudah harus terselesaikan dan ada kejelasan kepada masyarakat yang terdampak
dirinya juga meminta, kepada pihak instansi terkait untuk mempercepat proses tersebut, dan juga mensinkronkan data yang ada di masyarakat yang terdampak kebakaran tersebut.
” Data itu hanya persoalan miskomunikasi saja, makanya di buka ruang lagi, baik dari instansi terkait dan masyarakat saling dicocokkan,” pungkasnya. (bp1/edz)
