Tohar : Optimalkan Partisipasi Dalam Pilkada

by -381 Views

BERITAPENAJAM.Net– Terkait beberapa Peraturan yang berkenaan dengan Pemilihan Kepala daerah  Baik Gubernur, Bupati dan walikota maka ada tujuan terstruktur yang hendak diambil sebagai pemahaman yang memadai sehingga pada saatnya diminta kepada kita semua setelah mendapat pemahaman terkait dengan hal tersebut, untuk bisa menyampaikan kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita, terkait dengan hak politik kita yaitu adanya partisipasi yang optimal.

Demikian yang disampaikan Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar saat membuka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menghadirkan pelajar sebagai pemilih pemula dan sejumlah komponen masyarakat di Hotel Ika Petung Penajam (6/3).

”Ketika nanti kita sampai kepada hari H nya, di  tanggal 27 Juni, kalau saja yang disampaikan oleh panitia bahwa tujuan terstrukturnya adalah partisipasi yang optimal, persyaratan apa yang harus kita penuhi, sebelumnya, yang pertama adalah adanya pesan yang sampai kepada kita semua lewat media berupa sosialisasi, pertemuan, tatap muka langsung antara pemberi materi dengan audiensi ada sebagainya,” ungkap Tohar.

Kriterianya lanjut dia ketika pesan itu diterima, yang diharapkan adanya umpan balik sehingga semuanya bisa memahami dan pada saatnya pun bisa menyampaikan pesan itu ke kanan kiri, lingkungan keluarga,” oleh karena itu manfaatkan dengan baik momentum ini, karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan kami dalam rangka mensosialisasikam peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Pemilihan kepada daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saatnya tercipta sinergi yang positif untuk mengoptimalkan peran serta dan partisipasi kita dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Plt Sekda Provinsi Kaltim diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Ir H M Sa’bani, menambahkan ASN memang ikut memilih namun tidak diperkenankan mengajak seseorang untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur, bupati dan walikota.

Sedangkan pemilu yang digelar tahun ini akan menghabiskan biaya sekitar Rp12 triliun, di provinsi Kaltim saja biaya yang dikeluarkan untuk Pilkada lebih dari Rp 400 miliar yang akan di alokasikan untuk keperluan pemilu, belum lagi para calon juga mengeluarkan biaya jadi jika dihitung-hitung bisa mengeluarkan skitar Rp 600 miliar,”oleh sebab itu kita perlu menyadari untuk memilih seorang pimpinan itu tidak mudah, makanya diperlukan keikutsertaan kita,” anjurnya.

Saking mahalnya biaya pemilu itu, maka kesempatan tersebut jangan disia-siakan, di Kaltim tingkat partisipasinya memang relative masih rendah makanya KPU tahun ini digenjot dan ditargetkan se Indonesia tingkat partisipasinya mencapai 77,5 persen, diharapkan sekitar 2 juta yang ikut memilih untuk Kaltim, saat pemilihan ada ratusan ribu pelajar yang tidak ikut memilih lantaran mereka sedang berada di luar daerah Kaltim.

“Kepada ASN perlu disampaikan bahwa netralitas itu harus klear, karena netralitas itu adalah dengan tidak menampakkan keberpihakan, artinya bentuk keberpihakan tidak menampakkan ekspresi secara nyata, yang bisa diiterpretasikan kepada salah satu pasangan calon gubernur, bupati dan walikota,” terangnya.

Dulu lanjutnya, di tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat Kaltim terhadap pemilu hanya 59,4 persen, kurang dari target 60 persen, jumlah pemilihnya sekitar 2,5 juta, jadi sekitar hanya 2 jutaan pemilih, dan ini akan digenjot lagi kalau bisa lebih tinggi dari itu, kalau berhasil mencapai 70 persen saja berarti itu  merupakan prestasi  yang luar biasa untuk level Indonesia, biasanya yang tinggi tingkat partisipasi pemilu di Kaltim ini adalah di Mahulu, karena orangnya sedikit, jumlah pemilihnya hanya 20 ribu jadi bisa sampai 80 persen.

Tapi suaranya tidak signifikan untuk mempengaruhi totalitas untuk hitungan angka bagi  Kaltim, daerah-daerah seperti PPU ini dekat dengan kota, kadang pemilihnya masih campuran antara rasional dan irasional, sehingga kemasan yang paling tepatlah yang akan menarik minat mereka nanti untuk hadir berbondong-bondong di TPS.

“Hanya saja dalam Pilkada ini bukan tanggungjawab Bawaslu, KPU, dan Pemerintah saja, tentu kita semualah yang harus mengajak warga untuk berpartisipasi, kesempatan ini bisa menjdi penggerak motifasi yang bisa tersalur yang bisa direfleksikan kepada kawan kita sehingga bisa tergerak untuk menyalurkan suaranya pada saatnya nanti,” uajranya. (humas8)

 

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.