BERITAPENAJAM.Net– 164 pejabat jajaran TNI-Polri di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mengikuti rapat pimpinan daerah (Rapim) TNI-Polri Selama dua hari, mulai 27 s/d 28 Februari 2018 di Aula Makodam VI/Mlw, Kodam VI/Mulawarman.
Kegiatan dibuka langsung oleh Panglima Kodam VI/Mlw Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M., ini, merupakan kelanjutan Rapim Kodam VI/Mlw yang sehari sebelumnya digelar di tempat yang sama.
“Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapim) TNI-Polri ini, untuk menjabarkan kebijakan Panglima TNI dan Kapolri, dengan dibreakdown agar diimplementasikan di tingkat Polda dan Kodam dalam pengamanan setiap tahapan Pilkada” ungkap Pangdam dihadapan awak media, Selasa 27 Februari 2018.
Agenda lain yang dibahas dalam Rapim kali ini, terkait rencana pengamanan 7 Pilkada selama tahun politik 2018/2019 di wilayah Kodam VI/Mulawarman, meliputi Kaltim, Kalsel dan Kaltara.
”Rapim TNI-Polri ini fokusnya untuk mengamankan Pilkada serentak mulai dari Pilgub Kaltim dan di seluruh wilayah Kodam ini ada 7 Pilkada,” jelas Pangdam.
Panglima menjelaskan, peran TNI dalam Pilkada untuk mendukung personel Polda Kaltim dan Polda Kalsel. Untuk itu, Kodam VI/Mulawarman telah menyiapkan 2/3 kekuatan sesuai jumlah permintaan Kapolda.
Dalam amanat tertulisnya Pangdam VI/Mlw, Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M., mengatakan “rapat pimpinan daerah TNI-Polri bertujuan untuk membangun kebersamaan dan soliditas guna mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI termasuk menghadapi tahun politik 2018 dan 2019”.
Kebersamaan tetap harus dijaga dan diimplementasikan pada setiap generasi secara berkesinambungan agar sinergitas TNI-Polri terus berjalan secara teritegrasi untuk selalu bersama-sama dalam menjaga, mengawal dan membangun NKRI yang kita cintai dan banggakan tegas Panglima Kodam VI/Mlw Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M.
Selanjutnya, Pangdam mengajak untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan kerjasama secara sinergis guna mengantisipasi potensi konflik dan kerawanan yang timbul karena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 dan tahapan Pemilu 2019.
Hal ini menjadi modal awal bagi TNI-Polri untuk mempersiapkan diri dan mengatur pola pengamanan yang akan dilaksanakan. khususnya komunitas intelijen juga memiliki mekanisme sendiri dalam menilai, dan menganalisa perkembangan situasi di daerah-daerah.
Sesuai dengan jadwal Pilkada Serentak 2018, untuk wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara akan dilaksanakan Pilgub di Provinsi Kalimantan Timur dan Pilbup di wilayah Penajam Paser Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Laut dan Rantau serta Pilwako di Kota Tarakan.
Pangdam berharap pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara akan dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai keinginan masyarakat maka perlunya kita menciptakan dan memperkokoh sinergitas TNI-Polri.
Sementara Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto didepan awak media menjelaskan, bahwa 2/3 kekuatan dari Kepolisian itu berjumlah 5.208 personel yang akan ditambah 2/3 personel dari TNI untuk membantu pengamanan Pilkada.
“Prinsipnya kita mengantisipasi kerawanan yang ada di daerah, beberapa wilayah memang menjadi perhatian seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU dan Tarakan di Kaltara. Walau pun yang lain juga sudah diantisipasi”, jelasnya.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto menjelaskan salah satu hal yang diantisipasi, eskalasi meningkatnya sengketa pilkada dikarenakan antar pasangan calon dan pendukung ingin menang dalam pilgub dan pilbup.
“Kalau dengan cara-cara yang legal pastinya tidak akan ada masalah, tetapi kalau ilegal dan melanggar hukum pasti akan menjadi bukti yang menimbulkan permasalahan, seperti praktek politik uang hingga ujaran kebencian, termasuk kampanye hitam dan isu SARA,”jelasnya.
Polda Kaltim telah membentuk tiga Satuan tugas diantaranya, Satgas Nusantara, Satgas Siber dan Satgas Anti Money Politik. Satgas yang dibentuk sepekan lalu itu belum menemukan adanya laporan atau kegiatan yang mengarah pada pelanggaran peraturan Pilkada dan hukum.
“Belum ada, karena ini kan masih awal kampanye dan waktunya panjang. Biasanya diakhir-akhir tahapan pilkada baru diforsir. Kami imbau berikan pembelajaran politik kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon sesuai dengan visi misinya,” pesannya.
Selain menggelar Rapim bersama, pada Rabu besok juga akan dilaksanakan simulasi Sistem Pengamanan Kota atau Sispamkota dan dilaksanakan di depan Makodam VI/Mulawarman.
