TKPK lakukan Audiensi dengan TNP2K Terkait Penanggulangan Kemiskinan di PPU

by -523 Views

BERITAPENAJAM.Net-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan audiensi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang langsung dihadiri Wakil Bupati (Mustaqim) beserta rombongan di gedung grand kebon sirih lantai 16 Jakarta pada hari senin (20/2).

Mensinergikan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah kab. PPU. Secara umum Penanggulangan kemiskinan ini memerlukan seluruh lintas sektoral  karena kementerian/lembaga ada perannya semua, contohnya di bidang  Pekerja Umum (PU), misalkan infrastruktur jalan baik desa antar desa dan kecamatan, dari satu desa ke desa yang lain jika itu bisa terbangun dengan baik, itu berarti bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan baik sosial di dalam perekonomian dan akan terjadi lokos dalam artian jalanan sudah baik dan mobil tidak rusak dan ini salah satu penanggulangan kemiskinan, tegas mustaqim.

Seandainya jika jalanan rusak dan kendaraan rusak, ini berarti harus memperbaiki kendaraan dan mesti memerlukan dana untuk memperbaikinya. Hal ini yang menggrogoti masyarakat itu sendiri apa lagi masyarakat tersebut dalam taraf hidup dengan perekonomian yang sangat rendah sekali. Di  sektor pertanian, jalan usaha tani, irigasi, hasil produksi dan itu bisa memperlancar aktivitas perekonomian para petani. Ketika hasil panennya ingin diangkut tapi terkendala dengan jalan yang rusak maka akan menghambat laju perekonomian para petani. Dan ini salah satu faktor dari menurunnya penanggulangan kemiskinan.

Tidak ada penanggulangan kemiskinan jika tidak di konsolidasikan secara lintas sektoral di seluruh level. Strategi penanggulangan kemiskinan yaitu kurangi beban pengeluaran masyarakat, tingkatkan pendapatan masyarakat, dan jamin keberadaan usaha mikro dan makro masyarakat kecil, serta strategi penanggulangan kemiskinan.  Koordinasi lintas sectoral kementerian/lembaga, propinsi dan kabupaten/kota, ungkap Edi Safrija (kepala pokja advokasi TNP2K).

Yang selalu menjadi pertanyaan adalah uang selalu bertambah, indikator pembangunan seperti jalan di tempat. Uang telah kami tambah dan indeks kesejahteraan tidak membaik secara signifikan. Adapun tantangan secara nasional terjadi penurunan kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam RPJM menargetkan penurunan kemiskinan 7-8% tahun 2019 (2016: 10,86%). Tetapi penurunan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih cenderung melambat (kemiskinan  yang tersisa berciri kronis dan tersebar). Tren pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat pengangguran terbuka menurun.

TKPK sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 92% kabupaten/kota, tetapi kinerja koordinasi dan pendendalian program belum optimal. Pertumbuhan ekonomi yang prositif belum memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prosentasi jumlah penduduk miskin kab. PPU pada tahun 2015 7,92% sedangkan rata-rata provinsi kaltim 6,1% artinya secara prosentase PPU masih di atas rata-rata. Positifnya secara nasional pada tahun 2015 11,13% artinya sudah jauh lebih baik di bawah rata-rata nasional. Penurunan kemiskinan di PPU melambat sejak 2013-2014. Prosentase kemiskinan naik di tahun 2015, dan ternyata bukan hanya prosentase yang naik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 11.600 jiwa naik menjadi 12.170 jiwa data dari BPS. TNP2K menyediakan dana sampe 40% berdasarkan status sosial ekonomi terendah masyarakat bukan penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan PPU menurun dari tahun 2014 ke 2015 dan indeks keparahan juga menurun. Pengeluaran rata-rata masyarakat miskin ppu sudah semakin dekat dengan garis kemiskinan sedangkan kondisi sesama masyarakat miskin semakin membaik.

Basis Data Terpadu bersumber dari PPLS 2011 sudah dilakukan pemutakhiran oleh BPS pada tahun 2015 dengan melakukan sensus mengunjungi rumah-rumah masyarakat miskin. Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dan rentan di PPU dengan total 43.695 jiwa, padahal di tahun yang sama jumlah penduduk miskin di PPU hanya sekitar 12.170 individu. Mengapa dikatakan masyarakat miskin dan rentan?, Ini dikatakan bahawa desil 1 itu 10%, desil 2 20%, desil 3 30% dan desil 4 40% terendah. Ternyata jumlah masyarakat rentan Indonesia itu 4 kali lipat dari jumlah penduduk miskin. Dan inilah sebenarnya sasaran penanggulangan kemiskinan untuk 40% tersebut.

Yang dibiayai dari pusat pada tahun 2014 sampe 2016 adalah 86,4% dan pada tahun 2017 akan dinaikkan menjadi 92,4%. Ada kebijakan pemerintah untuk menambah yang di bayar oleh pusat. Selain dari biaya yang dari pusat ada juga dana yang dari lokal yaitu Jamkesda dan tergantung dari kapasitas daerah tersebut. Ketika data dari pusat itu sekitar 43.000 dan harus menambah menjadi 61.000, yang dibutuhkan adalah kerjasama semua pihak. Ada beberapa masalah di data pusat yang tidak memilik NIK dan TNP2K telah berusaha mengejar NIK tersebut serta yang masuk ke dalam tersebut sangat menjadi penting.  Upaya yang dilakukan terhadap hal tersebut dengan melihat list dari BPJS, tegas Becky (ketua pokja kesehatan TNP2K).

Proses pendataan yang dilakukan TNP2K menyerahkan data ke Kementerian sosial (Kemensos). Kemensos menetapkan siapa yang berhak untuk mendapatkannya kemudian menyerahkan data tersebut ke kementerian kesehatan dan diserahkan lagi ke BPJS. Setiap 6 bulan data tersebut harus diupdate sehingga jika ada penduduk baik yang sudah meninggal ataupun yang baru lahir bisa tercover secara menyeluruh. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang bisa menyerahkan data langsung  ke Kemensos. (hms/nit)

 

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.