BERITAPENAJAM.NET- Mekanisme penyusunan calon pengurus KONI Penajam Paser Utara (PPU) seyogyanya harus melibatkan formatur yang telah terpilih secara resmi atau sah dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART KONI, hal ini di jelsakan oleh salah satu formatur Musorkablub yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 lalu.
Arpan salah satu tim Formatur, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua III, massa bhakti 2017 – 2019, Surat Keputusan yang telah diterbitkan Pihak Provinsi, dirinya tidak dilibatkan dalam penyusunan komposisi calon kepengurusan pada periode 2019 – 2021. menurutnya telah menyalahi aturan AD/ART KONI. Kamis, (19/12/2019)
” SK ini tidak saya tanda tangani karena pada saat itu, saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan komposisi kepengurusan, semua sudah terbentuk baru saya diminta untuk tanda tangani,” ucapnya.
Menurutnya, ada mekanisme yang perlu dipatuhi dan ditaati dalam organisasi dengan tidak dilibatkan dirinya kedalam penyusunan kepengurusan ini sudah melanggar aturan yang bersifat inkonstitusional.
“Kami tidak ingin kepengurusan kedepan menjadi kepengurusan yang inkonstitusional artinya kepengurusan yang melanggar aturan aturan oraganisasi yang sudah ada,” jelas Arphan.
Berdasarkan surat keputusan nomor 6 Musorkablub KONI 2019, dirinya juga memaparkan merupakan salah satu anggota formatur, harus mekanisme dilakukan dalam penyusunan calon kepengurusan adalah mengadakan rapat secara resmi tim formatur, yang mana dalam rapat tersebut menetapkan kretria calon pengurus ada beberapa kretria menurut protap dan standrisasi.
“Ketika protap dan standrisasi telah dilakukan barulah kita menjajaki anggota calon pengurus, nah idealnya seperti itu,” jelasnya.
Kendati demikian, jika situasi tersebut tidak memungkinkan dan dipaksakan maka dirinya akan melakukan gerakan “Selamatkan KONI PPU”.
“Kita akan mengumpulkan semua cabor, dan tanda tangan bersama kalau bisa musorkablub ulang, ya musorkablub ulang lagi” tutup, Arpan.(bp1/sr5)
