Sekretaris DPC Gerindra PPU, Tanggapi Pernyataan Bupati PPU

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra PPU, Jarwanto

BERITAPENAJAM.Net, PENAJAM – Statement kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menjadi viral. Ia menegaskan akan menarik diri sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pernyataan tersebut pun mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra PPU, Jarwanto. Apa yang disampaikan Bupati AGM tersebut tidak bijaksana.

“Mungkin beliau ingin tegas, namun dalam hal ini tegas saja tidaklah cukup karena dalam penanggulangan bencana kebijaksanaan juga di pandang perlu guna memberi jaminan kesehatan masyarakatnya,” tuturnya kepada media ini Rabu, (30/06/2021).

Lanjutnya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana. Didalam aturan tersebut di jelaskan bahwa pemerintah daerah (bupati) adalah penanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Olehnya ia memandang tidak bijaksana apabila kepala daerah terkesan ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

“Setidaknya beliau dalam menyikapi permasalahan Covid-19 saat ini, menjadikan hasil temuan tersebut untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di daerahnya yang memang masih memiliki banyak kelemahan,” terang Jarwanto.

Sebagai masukan, Kata Jarwanto, tim -Gugus Tugas Penanganagn Covid-19 agar memperhatikan proses tahapan penanganan bencana sesuai dengan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana karena dalam peraturan yang ada telah jelas disebutkan peran dan fungsi pemerintah.

Memang diakuinya terdapat banyak aturan dan pasal yang saling bertentangan terkait Pandemi Covid-19 saat ini, namun bencana kali ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan juga berdampak pada sektor sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu pemerintah harus lebih arif dan bijak dalam memutuskan. Ada baiknya menghilangkan ego untuk menyamakan pemikiran bahwa saat ini yang sedang kita lakukan adalah mencari solusi terbaik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Covid-19,” bebernya.

Ditambahkannya, ia juga mengingatkan kepada Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten PPU agar menginisiasi pertemuan dengan komisi yang membidangi kebencanaan,l agar dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana ada hak masyarakat yang terbengkalai dan terabaikan. (bp1/sr)

beritapenajam.net

Leave a Reply

Next Post

Kejari PPU Terima Berkas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bilik Sterilisasi

Thu Jul 1 , 2021
BERITAPENAJAM.Net, PENAJAM – Statement kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menjadi viral. Ia menegaskan akan menarik diri sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pernyataan tersebut pun mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra […]
%d bloggers like this: