RDP DPRD, Raup Muin : Jangan Sampai Masyarakat PPU Jadi Penonton Dikampung Sendiri

BERITAPENAJAM.Net,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Assisten

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin, didampingi oleh Wakil Ketua II Hartono, dan Sekretaris Daerah Muliadi.

DPRD PPU memanggil beberapa unsur perangkat daerah itu mempertanyakan terkait penutupan pelabuhan Buluminung Kecamatan Penajam yang saat ini masih ditutup oleh tim pelaksana dari Satpol PP sebagai pengamanan hukum pemerintah.

Pasalnya dalam pertemuan tersebut DPRD PPU meminta kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti aktivitas perusahaan yang selama sedang berjalan apakah sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ditentukan.

Dalam rapat tersebut Raup Muin selaku pimpinan sidang RDP Senin, (24/05/2021) menyampaikan nilai substansi dari adanya perusahaan di PPU Pemerintah Daerah (Pemda) harus memperjelas status kegiatan perusahaan terkait izin dan pertisipasi pihak perusahan dalam memfasilitasi tenaga kerja lokal.

“Jangan sampai masyarakat kita jadi penonton di daerah kita sendiri, terkait banyaknya penyegelan di beberapa kegiatan perusahan kita mempertanyakan sejauh mana dan seperti apa izin prusahaan itu. Dan kami pasti mendukung langkah pemerintah apa lagi jika memang itu untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) PPU,” tuturnya

Lebih lanjut, Raup juga meminta kepada pemerintah daerah terkait data daerah sejauh mana telah melakukan pendampingan terkait tenaga kerja lokal saat ini yang terserap oleh perusahaan yang di PPU.

” Nanti juga dari pihak Komisi I juga langsung turun kelapangan untuk mengecek hal hal itu, jangan sampai kita hanya berbicara data tapi action di lapangan tidak ada, penegasan penekanan serta pemakaiatura ini tidak ada, jika memang ada kendala kami siap membantu bahkan kita saling membantu untuk kesejahteraan masyarakat PPU,” beber Raup dalam memimpin RDP.

Perlu diketahui baru-baru ini, pihak Satpol PP PPU melakukan penindakan terhadap pelabuhan Benuo Taka di karenakan ada kegiatan perusahan batubara yang membongkar hasil tambangnya di pelabuhan tersebut namun perusahaan batu bara tersebut belum memiliki izin. (sr5)

beritapenajam.net

Leave a Reply

Next Post

Melalui RDP, Anggota DPRD PPU Pertanyakan Status Tambang Yang Berdekatan Kantor Bupati

Mon May 24 , 2021
BERITAPENAJAM.Net,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Assisten Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I […]
%d bloggers like this: