Rasionalisasi APBD PPU Dipangkas Sekitar 450 M

by -169 Views
(Ketua DPRD PPU/Jhon Kenedy)

BERITAPENAJAM.Net,- Ditengah Pandemi Corona Disease (CoViD-19) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta melakukan pengendalian rasionalisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (APBD), Pengendalian tersebut memangkas anggaran sebesar 450 Milliar secara keseluruhan.
Pasca pertemuan antara Bupati Abdul Gafur Mas’ud dengan DPRD PPU yang digelar di kantor DPRD PPU Lantai 3, Rabu (06/05/2020)

Berdasarkan dari pasca pertemuan tersebut, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy menyampaikan ada beberapa yang dibahas dalam rapat itu, terkait persoalan-persoalan yang ada di PPU, salah satunya persoalan rasionalisasi pengendalian APBD ditengah pandemi CoViD-19 ini.

“Pemerintah ini diminta melakukan adanya pengendalian ditengah Pandemi CoViD-19,” ucap Jhon Kenedy Senin, (11/05/2020)

Dengan adanya wabah CoViD-19 ini Ketua DPRD PPU mengungkapkan daerah harus siap melakukan pengendalian anggaran rasionalisasi dibeberapa kegiatan dan instansi pemerintah lainya.

“Tentu pemerintah dalam hal ini juga berhati hati, dalam menentukan rasionalisasi pengendalian APBD,” paparnya

Jhon menegaskan, pihaknya dan pemerintah daerah harus setuju dengan adanya rasionalisasi pengendalian anggaran APBD, sebab dana yang dimiliki daerah merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

” Memank kita harus setuju karena sumber uang ini berasal dana bagi hasil dari pusat, Kalau pemerintah pusat gak ada penghasilan, apa yang mau dibagikan ke daerah,” ucapnya

Ia juga mengungkapkan, dari adanya rasionalisasi pengendalian anggaran APBD ini tentunya akan berimbas disetiap kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinas setempat.

“Semua dinas akan berimbas, semua kegiatan-kegiatan juga akan berimbas,” ungkapnya.

Ketika ditanya, terkait ada beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan, seperti proyek taman demokrasi yang berada didepan halaman kantor bupati tersebut, yang menelan anggaran Rp 24 miliar, Jhon menegaskan hal tersebut diserahkannya kembali ke pemerintah daerah.

” Artinyakan, sifat kontrol kami ini hanya merekomendasikan anggaran yang memang perlu disesuaikan dan harapannya aspirasi dari kami walaupun ada yang dipangkas, ya disesuaikan dengan anggaran yang tidak masuk ke PPU, namun kegiatan tetap berjalan,” pungkasnya *(syahidr5)

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.