BERITAPENAJAM.Net,- Menyoroti ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi tugas bagi para wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak para petani di PPU. Pasalnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusia 19 tahun ini telah resmi di tunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Ir Joko Widodo.
Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sujiati mengatakan saat ini usulan penambahan pupuk bersubsidi tengah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pasalnya saat ini ungkap Sujiati, bahwa ada Kabupaten/Kota yang saat ini penyerapan kebutuhan pupuk bersubsidi terbilang kurang dan hal itu akan di alihkan di Kabupaten PPU.
” Tahun lalu kan kita usulkan 2.100 ton, tahun ini kan kita minta tambahan 1.000 ton lagi jadi kisaranya sekitar 3.100 ton untuk tahun ini,” kata Wakil Ketua Komisi II kepada rekan media Kamis, (1/04/2021).
Lanjutnya, ia mengatakan distribusi pupuk bersubsidi saat ini telah tertib dalam penyaluran hanya saja ada beberapa kendala terkait penyaluran yaitu persoalan kepemilikan kartu E-Tani sebagain masyarakat hampir sekitar 70 persen dari kelompok tani yang di Kecamatan Babulu dan saat ini masih dalam proses sinkronisasi kelompok tani yang ada.
” Jadi permasalahan pupuk yang di Kecamatan Babulu itu bukan karena kelangkaan pupuknya, tetapi belum menggunakan kartu E-Tani,” bebernya saat diwawancarai beberapa hari lalu.
Sementara di lain kebijakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum dapat memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, bahkan telah beredar isu bahwa ketersediaan pupuk tahun ini akan di hapuskan.
Menanggapi hal tersebut, legislator itu mengatakan justru pihaknya (Komisi II DPRD PPU) dan pemerintah daerah harus memperhatikan nasib para petani dan bagaimana pupuk tersebut tetap beredar dan terjaga di PPU.
” Nah intinya itu merupakan perhatian kita bersama baik DPRD maupun Pemerintah Daerah, pupuk itu harus selalu terjaga untuk harganya,” pungkas Sujiati.
