BERITAPENAJAM, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan dalam mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
Kendala utama berasal dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie, menjelaskan bahwa alokasi maksimal untuk belanja pegawai dibatasi hanya 30 persen dari APBD atau sekitar Rp780 miliar.
Jika seluruh tenaga honorer yang berjumlah 3.078 orang diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka belanja pegawai bisa melonjak hingga 36 persen.
“Kami harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jika belanja pegawai melebihi batas, ada risiko anggaran membengkak, yang dapat berdampak pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lain dari pemerintah pusat,” ungkap Ainie, Senin (03/02/2025).
Dalam audiensi bersama perwakilan tenaga honorer di kantor DPRD PPU, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mencari solusi agar pendapatan daerah dapat meningkat, sehingga peluang pengangkatan honorer semakin besar di masa mendatang.
“Kami menghargai aspirasi tenaga honorer dan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah agar APBD meningkat dan mampu mengakomodir lebih banyak pegawai,” tambah Ainie.
“Kami akan terus berusaha menjaga keseimbangan anggaran sambil tetap membuka peluang bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian di waktu mendatang,” pungkasnya. (Sam/Bp2)
