BERITAPENAJAM.Net – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terkendala anggaran untuk mulai melakukan pengawasan tahapan peyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2018. Hal ini disampaikan Devisi Penindakan Hukum, Edwin Irawan.
“Seharusnya sesuai jadwal, kami sudah melakukan tahapan seleksi pengrekrutan sejumlah perangkat pengawas pelaksanaan tahapan Pilkada,” ungkap Edwin, Selasa (5/9).
Pada September 2017 menurut Edwin Irawan, tahapan seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah harus dilakukan dan pada bulan Oktober sudah terbentuk.
Namun proses seleksi dan pembentukan Panwas Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS belum dapat dilakukan, sebab, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum mencairkan anggaran yang dibutuhkan Panwaslu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018, pada APBD murni 2017.
Untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, lanjut Edwin Irawan, pihaknya menyusun rencana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dana Pilkada 2018.
“Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu ditanda tangani dan anggaran dicairkan, baru kami dapat melaksanakan seleksi dan pembentukan perangkat pengawas tahapan pelaksanaan pilkada Itu,” lanjutnya.
“Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk biaya seleksi dan pembentukan, serta pembayaran honor petugas Panwascam, PPL dan Pengawas TPS,” tutupnya.(Win/Ril)
