Pansus Raperda LKPJ TA 2020, DPRD PPU Bergerak Maraton Panggil SKPD Terkait

Ketua DPRD PPU, Jhon Kennedy

BERITAPENAJAM.Net –  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Ketertangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 dibentuk pada, senin (05/04/2021).

Hal tersebut dibenarkan oleh Jhon Kennedy selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Pria yang telah lama bergelut dalam dunia politik ini membeberkan bahwa pembentukan pansus ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penyampaian LKPJ Kepala Daerah TA 2020, yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati PPU pada saat sidang paripurna (30/03/2021) lalu.

“Alhamdulillah barusan selesai rapat koordinasi dan telah dibentuk pansus untuk LKPJ Kepala Daerah TA 2020. Pansus ini gabungan dari beberapa fraksi yang ada serta terdiri dari 10 orang anggota dewan” ungkap Jhon.

Pansus ini akan bertugas selama satu bulan sesuai dengan kesepakatan bersama guna membahas penggunaan anggaran pada TA 2020.

Politikus Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa pada prosesnya pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dipanggil secara maraton guna membahas serta mengavaluasi penggunaan angaran di TA 2020. Pansus nantinya akan memberikan kritik, catatan dan rekomendasinya dalam hal perbaikan LKPJ TA 2020 dan juga penggunaan anggaran TA 2021.

“selasa ini (06/04/2021) kawan-kawan pansus akan menggelar rapat perdana, koordinasi dengan SKPD terkait”  ungkapnya kepada beritapenajam

Telah diketahui sebelumnya Pemerintah Daerah dalah hal penggunaan ABPD TA 2020 memuat urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diantaranya seperti urusan Pendidikan, alokasi anggarannya sebesar Rp292,44 milyar dan telah ddirealisasikan sebesar Rp 283,61 milyar. Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,09 milyar dan terealisasi sebesar Rp125,59 milyar. Sementara untuk urusan Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp320,89 milyar dan terealisasi sebesar Rp265,37 milyar.

Lebih lanjut, urusan  ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,71 milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp10,30 milyar. Urusan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,30 milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp15,97. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,78 milyar dan terealisasi sebesar Rp5,24 milyar.

Ada juga urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp6,78 milyar dan  terealisasi sebesar Rp5,41 milyar. (ags)

beritapenajam.net

Leave a Reply

Next Post

Kunjungi PPU Mendikbud Nadiem : Tak Perlu Menunggu Bulan Juli Untuk PTM

Wed Apr 7 , 2021
BERITAPENAJAM.Net –  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Ketertangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 dibentuk pada, senin (05/04/2021). Hal tersebut dibenarkan oleh Jhon Kennedy selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pria yang telah lama bergelut dalam dunia politik […]
%d bloggers like this: