BERITAPENAJAM.Net- Konsep kepemimpinan dalam negara demokrasi tidak terlepas dari skema dan mekanisme politik didalamnya. Politik adalah keniscayaan, keniscayaan dalam segala taktik dan strategi, keniscayaan dalam segala manuver untuk meraih kemenangan sebab politik adalah bisnis transaksi. Sementara Demokrasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Dalam rangka perwujudan prinsip dasar demokrasi, maka Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh dan dari warga daerah negara republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan (5) lima tahun dan dapat dipilih kembali.
Pesta demokrasi pada 2018 mendatang yang dilaksanakan serentak oleh beberapa daerah maupun provinsi mendatang akan menentukan arah kebijakan seluruh elemen komponen masyarakat melalui nahkoda politik pemenang pilkada nantinya. Sector politik, pemerintahan dan ekonomi merupakan penentu arah juang kemajuan daerah dalam menghadapi kondisi ekonomi kekininian yang mengalami kemerosotan secara derastis khususnya Kalimantan timur yang sempat menoreh prestasinya dengan APBD 17 T pada eranya, hingga kini hanya mendapat angka 8 T, secara tidak langsung ini memberikan dampak negative bagi daerah yang akrab disapa Benuo Taka ini. Analisis, kejelian serta kecermatan pemimpin mendatang dalam membaca serta memproyeksikan potensi kedaerahannya merupakan kunci sukses utama dalam agenda pembangunan Penajam Paser Utara mendatang.
Masuknya infestasi besar-besaran serta program dari swasta maupun pemerintah pusat, mulai dari Pertamina yang masuk dengan investasi 5,4 T untuk pembangunan terminal minyak mentah guna menampung minyak mentah 25 juta barel, Rusia Rail Ways (Kereta Api) dengan anggaran 72 T yang akan digunakan untuk mengangkut sejumlah komuditas seperti batubara, hasil Migas, kelapa sawit dan sejumlah komuditas lainnya, jembatan pulau balang dengan anggaran 5,6 T sebagai akses utama Benuo Taka wilayah pintu utara sebagai akses utama daerah kawasan industry terbesar di Kaltim program pengembangan peternakan dari pemerintah pusat yaitu sapi Brahman cross sebanyak 1.063 ekor sapi guna menjadikan PPU sebagai wilayah ketahanan pangan dalam hal ini daging di wilayah Kaltim serta beberapa program besar lainnya merupakan angin segar bagi pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang akrab disapa Benuo Taka ini.
Prospek tersebut di atas merupakan satu nilai jual lebih bagi kabupaten Penajam Paser Utara ini yang tentunya hal ini mengundang banyak politisi muda luar daerah berdatangan untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi balada politik Pilkada PPU 2018 mendatang, apalagi PPU merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang melaksanakan Pilkada di wilayah Kalimantan Timur, namun hal ini bukan hanya merupakan batu loncatan politik bagi para politisi muda luar daerah guna mencoba peruntungannya sebagai “Petualang Politik” seperti yang disampaikan oleh salah satu pengamat politik Universitas Mulawarman (UNMUL) Lutfi Wahyudi, yang juga sebagai salah satu dosen favorit penulis dibidang politik dan otomomi daerah, namun hal ini lebih daripada itu, melihat potensi, prospek serta proyeksi Kabupaten PPU kedepan merupakan investasi politik besar guna melangkah kejenjang politik yang lebih tinggi mengingat prediksi APBD PPU yang berpotensi meningkat dua kali lipat pasca masuknya investasi besar-besaran serta program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah PPU ini yang nantinya menjadikan PPU sebagai Pusat Daerah kawasan Industri terbesar di Kalimantan Timur.
Pembacaan politik masyarakat PPU merupakan salah satu kunci atas jawaban kepemimpinan PPU kedepan dalam menentukan pilihannya dalam kontestasi Pilkada 2018 mendatang, namun hal ini harus dibarengi dengan Pendidikan politik intensif bagi masyarakat PPU. Tentunya konsep kepemipinan dalam agenda pembngunan daerah minimal mengetahui tiga hal yaitu; Masalah, Potensi, proyeksi daerah serta geografis daerah setempat. Istilah putra daerah yang sangat popular di era 90-an merupakan standar minimal dalam konsep kepemimpinan dalam agenda pembangunan daerah sebab tiga hal standar minimal tersebut merupakan modal utama yang sudah dimiliki oleh putra daerah dalam membaca potensi, prospek serta proyeksi dalam membangun daerahnya. Artinya jika kita menelisik potensi daerah PPU kedepan diperlukannya sebuah karakteristik kepemimpinan entrepreneurship yang mendampingi agenda pembangunan daerah PPU mendatang, bisa jadi perkawinan antara politisi dan entrepreneurship atau Birokrat dan entrepreneurship merupakan jawaban atas karakteristik kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat PPU guna pembanguanan ke depan sebab keduanya memiliki karakter progresif dalam pembangunan daerah meskipun dengan jalur dan cara yang berbeda dalam menjalaninya.
Catatan Anugrah Rahmadi, S.IP (Penajam Paser Utara- 09 Mei 2017)
