Ketua Komisi I DPRD PPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas Bagi ASN Tak Disiplin

BERITAPENAJAM – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Andi Muhammad Yusuf meminta kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin.

Terlebih saat ini pengawasan jam kerja ASN akan diperketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022 soal jam kerja ASN.

Dalam aturan itu adalah batasan absen bagi abdi negara, sanksi tegas juga disiapkan bila ada ASN yang absen melebihi batas.

“Besar harapan saya. Harus ada ketegasan bagi PNS. Mereka harus bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Itu juga ada aturannya tentang kedisiplinan yang harus diterapkan bagi ASN khususnya di PPU,” kata Yusuf, Kamis (23/6/2022).


Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Yusuf saat ditemui di gedung DPRD PPU.

Dirinya meminta kepada pemerintah daerah khususnya kepala daerah untuk memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak disiplin.

“Harus  ada sanksi tegas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Menpan-RB begitu juga oleh BKN,” kata dia.

Untuk diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan tersebut. (ADV)

Penulis : Dian M.S