BERITAPENAJAM, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Jamaludin menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mengatakan, sepanjang proses tahapan pertama pengangkatan PPPK dimulai, Pemda PPU tidak ada melibatkan atau berkoordinasi kepada DPRD terhadap persoalan ini.
“Kami rasa kita tidak dihargai disini, karena mulai awal proses pengangkatan ini, DPRD tidak sama sekali dilibatkan. Padahal ini bicara soal anggaran, keuangan daerah,” ucap Jamaludin ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (04/02/2025).
Jamaludin menegaskan, bahwa Pemda PPU perlu menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, para Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga honorer datang ialah menyangkut nasib mereka kedepannya.
“Jadi yang pertama harus diluruskan saat ini berkoordinasi antara Pemda dan Legislatif, agar permasalahan tersebut terselesaikan. Jangan masalahnya sudah membesar baru melempar ke sini, itupun yang datang kesini bukan pemerintah,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Politisi Partai Nasdem ini menyoroti Pemda PPU karena telah mengajukan banyak formasi PPPK kepada Pemerintah Pusat untuk segera disetujui. Namun, setelah diterima dan dibebankan ke daerah Pemda PPU mundur.
“Permasalahan ini hanya kurang koordinasi yang intens saja terkait pengangkatan PPPK, karena DPRD perlu terlibat didalamnya,” tuturnya.
“Kami berharap kedepannya tidak ada lagi seperti ini, saya mengucapkan begini karena munculnya teman-teman untuk meminta arahan dan petunjuk terkait persoalan ini,” tambahnya. (Rd/Bp2)