BERITAPENAJAM.Net- Mustaqim, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Alimuddin beserta Staf melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait dengan inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat di ruang rapat staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah pada Kemenpan RB dan diterima langsung oleh M. shadiq (staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan yatno (kepala bidang pada deputi pelayanan publik).
Pada tahun 2016, Kab. PPU masuk dalam top twenty five memperoleh penghargaan. Dari 25 kabupaten/kota itu di ajak ke Thailand untuk melihat bagaimana pelayanan publik di Thailand. Banyak hal yang di peroleh dari Thailand dan diusahakan masing-masing instansi untuk dapat melakukan inovasi-inovasi. Instansi yang pertama melakukan inovasi dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu dengan dibentuknya UPT–PU di masing-masing kecamatan. Dengan terbentuknya UPT-PU di setiap kecamatan maka pelayanan atau permasalahan masyarakat dapat teratasi dengan baik dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi mendatangi kantor Bupati dan cukup ke UPT-PU setempat, ungkap Mustaqim.
Di setiap UPT–PU kecamatan telah disiapkan peralatan maupun bahan yang digunakan, termasuk juga biaya operasional. Walaupun tahap ini hanya membuka jalan baru bagi masyarakat agar akses yang dilewati memudahkan masyarakat untuk beraktivitas, banyak sekali hambatan yaitu mobilisasi dari satu desa ke desa yang lain tidak diselesaikan dengan cepat mengingat tempatnya yang cukup jauh antar desa sementara permintaan masyarakat cukup banyak. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan giliran bagi masyarakat yang desa nya ingin diperbaiki. Diharapkan kedepannya peralatan pada UPT PU bisa di tambah namun mengingat anggaran pada kabupaten PPU mengalami defisit yang cukup besar.
Dengan adanya UPT-PU ini dapat melakukan efisiensi pembiayaan pembangunan infrasturktur desa sampai 80% hingga 90%, pola yang dilakukan yaitu swakelola. Dinas PU bekerja sama dengan Kementerian desa yaitu dengan dana desa khususnya terkait dengan dana desa infrastrukur pembangunan desa. Sehingga desa dibimbing dari awal mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan material sesuai dengan standard PU. Hal yang menarik disini adalah partisipasi masyarakat untuk menghibahkan tanahnya. Lokasi untuk jalan ini masyarakat hibah kan ke desa atau kelurahan dan akan menjadi aset desa/kelurahan, tegas Alimuddin.
Kelompok tani bisa menyampaikan proposal diketahui oleh kepala desa kemudian camat dan diverifikasi oleh tim UPT-PU. Bukan hanya infrastruktur tetapi juga melayani fasilitas sosial(lapangan sepakbola dan juga termasuk tambak), sepanjang itu tidak dalam bentuk perorangan tetapi dalam bentuk kelompok tani yang terdaftar dalam dinas pertanian atau dinas yang terkait. Setiap kecamatan bisa buka badan jalan termasuk pemeliharaan jalan sampe 102 meter. Dengan usulan per kecamatan paling sedikit 98 usulan dan paling banyak sekitar 165 usulan per tahun. Sehingga staf di UPT-PU extra kerja keras bahkan sampe lembur melakukan kegiatan ini.
Tantangan pemerintahan Kab. PPU ini adalah ingin menyelesaikan infrastruktur dengan menawarkan model khusus daerah tengah ke timur atau sebagian daerah sumatera. Ini sudah dicontoh oleh beberapa kabupaten/kota. Dengan inovasi ini diharapkan dapat direplikasi oleh kabupeten/kota lainnya. (Hms11/Nit)
