Sab. Jul 20th, 2019

BERITA PENAJAM

Berita terkini benuo taka

H. Yusran Aspar Menjadi Narasumber di Seminar Nasional

4 min read

BERITAPENAJAM.Net -Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Yusran Aspar, M.Si menghadiri kegiatan Seminar Nasional Pertemuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dan Call For Papers 2016 di Ruang Serbaguna Rektorat Universitas Mulawarman, Kamis (24/11/16).

Dalam seminar ini, Bupati PPU menjadi salah satu narasumber pada acara yang bertema Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan ini. Selain Bupati PPU, beberapa narasumber yang hadir diantaranya Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Budi Santoso,Perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Bahrullah Akbar, Rektor Universitas Mulawarman Masjaya dan Ketua I APSIPI Teguh Yuwono.

img_3943

Pada kesempatan ini, Masjaya menyampaikan peran strategis perguruan tinggi dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan lebih banyak menitikberatkan perguruan tinggi sebagai media dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kapasitas Sumber daya Perguruan tinggi dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dihasilkan, alat teknologi yang ada dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana, seluruh hal tersebut menjadi sumbangsih perguruan tinggi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, untuk menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan memerlukan perubahan dalam pengembangan administrasi, manajemen dan kapasitas staff. Oleh karena itu, pengembangan tersebut memerlukan peran perta perguruan tinggi dalam hal riset lapangan, pendampingan dan kerjasama sebagai bentuk dukungan dari perguruan tinggi. Ia juga mengatakan, salah satu contohnya adalah terbentuknya kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Mulawarman.

Menurut Teguh Yuwono, inovasi pemerintahan merupakan salah satu proses dalam pembangunan daerah. Inovasi dalam pembangunan daerah tersebut, memerlukan peran serta dan kerjasama yang baik antar pimpinan daerah, dalam hal ini, Bupati dan Wakil Bupati haruslah saling bersinergi dalam membangun daerahnya. Inovasi dalam pembangunan pemerintah tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan dan inovasi dapat berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

Sedangkan, Budi Santoso menyampaikan inovasi dalam pemerintahan merupakan hasil inovasi KPK selama ini, dimana setiap SKPD, BUMN, BUMD, Kepala Daerah harus melakukan perbaikan sistem pemerintahan dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 3 komponen , diantaranya public govermance yang merujuk pada lembaga pemerintahan, Corporate govermance yang merujuk pada dunia usaha, civil society atau masyarakat luas. Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya.

Bahrullah Akbar juga menyampaikan bahwa BPK akan terus mendorong agar hasil pemeriksaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus ditingkatkan dalam sistem administrasi pemerintahan, dengan cara meningkatkan pengawasan dan perencanaan. Ada 4 hal yang harus ditingkatkan dalam hal pengawasan dalam tata pemerintahan yaitu disiplin waktu (tepat waktu), disiplin dalam pelaksanaan , disiplin dalam bicara, disiplin dalam berfikir.

Pada kesempatan selanjutnya, Yusran menyampaikan materi terkait inovasi tata kelola pemerintahan dalam hal infrastruktur. Dimana, dalam hal infrastruktur ini, dapat dilihat sejak dilantik di tahun 2002, dalam waktu sekitar 1 tahun 1 bulan, kab. PPU telah berhasil menjadi kabupaten definitive, bahkan hal ini merupakan proses tercepat dalam pembentukan kabupaten baru di Kalimantan Timur. Selanjutnya, Yusran Aspar terpilih sebagai Bupati PPUperiode 2003-2008. Di awal kepemimpinannya, berangkat dari nol dan dari segala keterbatasan , telah berhasil membangun berbagai fasilitas termasuk pembangunan infrastruktur pemerintahan yang representative dalam satu kawasan yang tertata rapi. Menurutnya, terobosan ini patut mendapatkan apresiasi karena memiliki pandangan jauh kedepan dan sangat tepat dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya, melalui program sawit rakyat seluas 2.000 Hektare setiap tahun melalui APBD di masing-masing kecamatan di kab. PPU. Program ini sejak saat itu terus berkembang, dan saat ini telah berkembang mencapai 48.000 Ha sawit rakyat di kab. PPU.

Ia juga menyampaikan untuk dibidang pertanian, pemda dengan berbagai sentuhan-sentuhan yang terencana dapat menjadikan PPU sebagai lumbung pangan kaltim dan hendaknya pemerintah provinsi dapat membangun bendung telake demi mewujudkan swasembada pangan di Kaltim. Bahkan, jika permasalahan irigasi di kab. PPU dapat teratasi dengan baik, kab. PPU dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangan di Kaltim.

Di bidang perikanan, pemerintah bekerjasama dengan National Science Techno Park (NSTP) dengan sentuhan IT dengan nama Rumpon Cerdas. Dimana, nelayan tidak perlu lagi mencari ikan dilaut tetapi mereka hanya mengambil ikan di apartemen ikan. Program selanjutnya, Integrasi Sapi dan Sawit, dimana melalui pola kandang di Trunen kecamatan Sepaku dan pengembangan melalui pola gaduh yang dilakukan oleh warga.

Dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bunga rendah, pemerintah daerah mengeluarkan kredit penguatan modal UMKM yang bekerja sama BPD cabang Penajam dengan bunga 6 % per tahun. Dan, tidak hanya itu, pemerintah daerah juga bekerjasama dengan Bank Ibadurrahman yang ditujukan untuk UKM dan petani dengan bunga hanya 5 % yang telah digulirkan sejak tahun 2005.

Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat, pemerintah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) yang berkedudukan di Penajam sebagai perpanjangan tangan Dinas PU. Melalui UPTD tersebut, semua persoalan infrastruktur desa/ kelurahan seperti jalan, jalan usaha tani, drainase mampu diatasi oleh masing-masing UPTD tanpa melalui birokrasi yang panjang.

“Untuk melaksanakan itu semua tentu saja pemerintah daerah harus bekerja keras. Namun, tidak cukup hanya dengan kerja keras, tetapi juga kita juga harus kerja cerdas dan ikhlas karena Allah SWT”, tutupnya. (Humas03)

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.