BERITAPENAJAM.Net- Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar membuka Fokus Grup Diskusi (FGD) oleh Kementerian Koperasi RI yang difasilitasi di Kabupaten PPU berlangsung di Hotel Ika Petung PPU Selasa (9/5), Sekda Kabupaten PPU H Tohar dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih dan selamat datang kepada Tim FGD dipimpin Prapto didampingi Pasni Rusli dan Pahala Tambunan selaku narasumber di acara tersebut, untuk berbagi pengetahuan dan lain-lain.
“ASDF Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017 di Kabupten PPU ini semoga bisa ditangkap oleh jajaran Pemerintah Kabupten PPU sebagai suatu potensi sekaligus peluang dalam rangka pembentukan kelembagaan keuangan kita kedepan,” harap Tohar.
Aspek kelembagaan terkait BUD di PPU belum ada bank namun barangkali lanjut dia esensinya sudah mengarah kesana, dibuktikan mulai 2006-2007 ada dua jenis investasi di perbankan, satu ke Bankaltim itu melakukan pendekatan Ceneling murni, yang kedua dengan bank perkreditan rakyat dengan ceneling plus, rupanya setelah berjalan ada yang tidak sesuai dengan harapan.
Kedua praktek ini menurutnya telah dititipkan dana ke Bankaltim dengan system atau pendekatan ceneling, pemerintah daerah menitipkan dana sebagai jaminan pinjaman nasbah ke warga, karena sifatnya cenelling murni ketika ada persoalan tidak lancar atau macet maka dana yang ada didebet, celakanya kata dia kalau masyarakat itu mendengar bahwa yang diterimanya sebagai pinjaman dari bank itu uangnya pemerintah daerah atau pemerintah tanpa ada perlakuan seperti perbankan masih ada sebagian yang syukur-syukur mengembalikan dan yang tidak mengambalikan malah menganggap tidak apa-apa, ini yang celaka.
“Kami dapat simpulkan bahwa uang pemerintah yang ada di BPD itu kami nyatakan tidak menemui harapan dan semula harapan kita adalah mulia harapan itu sama dengan pihak perbankan, meningkatkan harkat dan martabat lewat usaha produktif masyarakat akan tetapi tidak sampai ke tujuan,” tukasnya.
Kemudian terangnya di Bank Ibadurrahman menerarapkan system ceneling plus, pemerintah derah bukan saja menitipkan uang disana, tetapi pihak perbankan juga bersama-sama unsur pemerintah yang ditunjuk melakukan identifikasi dan verifikasi kesesuaian calon nasabah, kemudian pihak pengelola melakukan pembinaan terhadap nasabah dan selanjutnya perlakuan-perlakuan bank itu tidak murni sebagai bank tapi juga kompilasi antara kebijakan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah di Bank Ibadurrahman hingga kini dana kita cukup berkembang, awalnya pemerintah menitipkan sebesar Rp 7,5 Miliar, sekarang sudah berada di angka Rp 50 Miliar, kemudian dalam rangka kita menyikapi persoalan-persoalan masyarakat yang dulu kredit disana berada pada penguatan usaha semata-mata penguatan alat pertanian alsintan, sekarang kita kuatkan menjadi pelaku IKM dan UKM, bahkan sekarang dikembangkan lagi cakupannya menjdi kredit Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale), pada saat yang sama kami melakukan koreksi karena kami juga dikoreksi,” terangnya.
Sedangkan Tenaga Ahli Direksi LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi Pasni Rusli menegaskan bahwa amant Undang-undang ada kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberi akses pembiayaan kepada koperasi usah kecil dan menengah, dalam nawa citanya Presiden Jokowi sampai pada tahun 2019 portovolio akses pembiayaan pada Usaha kecil dan menengah itu harus 25 persen, sekarang ini baru mencapai 20 persen, sebelum Jokowi menjabat peresiden portovolio sebesar 18 persen, sekaran sudah mencapai 20 persen.
“Sisa watu 2,5 tahun ini harus mencapai 25 persen, ini terbilang laju dari 20 ke 25 persen, ini sangat luar biasa, dari Kementerian Kopersi sudah memplantasi dari kuo tadi dengan sedikit bungan dari beberapa persen, sekarang menjadi 9 persen, kebetulan KPA nya ada di Kementerian Kopeasi dan UKM, itu sudah mencapai 20 persen, tapi yang dilayani itu adalah layak usaha dan bankebel,” ujar Pasni Rusli. (humas8)
