BERITAPENAJAM-Dukukungan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengalir pasca ditetapkannya daerah itu menjadi salah satu bagian dari Ibukota Negara Republik Indonesia (RI) oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Dukungan salah satunya seperti diungkapkan oleh Subur Priono, yang merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten PPU ini. Dirinya mengatakan bahwa baginya tidak ada alasan untuk tidak mendukung perpindahan Ibukota RI ke Kabupaten PPU tersebut. Apalagi itu merupakan keputusan yang telah disampaikan oleh Presiden secara langsung.
“Saya pribadi pastilah sangat setuju dan mendukung sekali atas keputusan presiden tentang perpindahan Ibukota Negara ini ke Kabupaten PPU, ” ungkap Subur Priono saat dikonfirmasi di kediamannya, Sabtu, (21/9) sore. Dia mengatakan bahwa dengan Ibukota berada di Kabupaten PPU ini, pastilah daerah akan mengalami perubah besar dan jauh lebih maju dalam berbagai bidang pembangunannya.
Dicontohkannya, ketika PPU dulu masih merupakan sebuah kecamatan Penajam yang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Paser atau sekitar tahun 2007 silam, APBD penajam saat itu hanya berkisar 2 Milyar rupiah. Kemudian segala urusan masyarakat dengan pemerintah daerah juga sangatlah jauh karena harus ke Kabupaten Paser sebagai ibukota kabupaten ketika itu. Ditambah lagi pembangunan berpuluh-puluh tahun juga berjalan sangat lambat. Belum lagi persoalan -persoalan lainnya yang harus dihadapi oleh masyarakat daerah ini karena sangatlah jauh dari pusat pemerintahan.
Namun ketika kecamatan penajam dimekarkan menjadi sebuah kabupaten PPU pada tahun 2002 lalu, berbagai sektor pembangunannya mengalami kemajuan secara siknipikan. Bahkan APBD Kabupaten ke sembilan di Kaltim ini pernah lebih dari 2Triliun. Kemudian berbagai pembangunan daerah secara drastis juga mengalami kemajuan, begitu juga sektor-sektor lainnya.
” Ini merupakan salah satu contoh kecil tentang perubahan kemajuan sebuah daerah kelevel yang lebih tinggi dari sebuah kecamatan penajam menjadi kabupaten PPU. Apalagi jika Kabupaten ini menjadi sebuah Ibukota negara, pastilah kemajuan luar biasa akan terjadi di Kabupaten PPU, ” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah tidak kuatir tentang kemacetan seperti yang terjadi saat ini di Ibukota Jakarta jika Kabupaten PPU menjadi sebuah Ibukota negara. Dengan tegas dirinya mengatakan bahwa PPU saat ini memiliki wilayah yang masih sangat luas, sehingga untuk sebuah Ibukota Negara, pembangunan dapat ditata sebaik mungkin sejak awal agar kedepan tidak menimbulkan kesemrawutan pembangunannya termasuk kemacetan itu didalamnya.
“Berbeda apa yang ada di Ibukota Jakarta saat ini. Dibangun dengan cara apapun kemacetan itu tidak dapat dihindari lagi karena memang jakarta saat ini sudah tidak memiliki lahan kosong kemudian jumlam penduduknyapun telah melampaui batas, “jelasnya.
Hanya saja dirinya berharap kelak jika Ibukota Negara RI telah berada di Kabupaten PPU, budaya daerah yang ada di tanah Benuo Taka ini lantas tidak hilang dan tergerus oleh waktu begitu saja. Tetapi budaya itu dapat menjadi ciri khas sebuah Ibukota negara Indonesia.
“PPU ini memiliki beraneka ragam budaya didalamnya. Berbagai suku, adat istiadat juga ada disana mulai suku Paser sebagai suku tertua, Dayak, Bugis, Jawa, banjar dan sebagainya, bahkan bupati AGM pernah mengatakan PPU ini merupakan sebuah negara Indonesia kecil karena berbagai suku dan adat istiadat ada didalamnya. Kami berharap budaya-budaya ini tidak akan tergerus oleh waktu walaupun kabupaten ini nantinya menjadi sebuah Ibukota negara, ” tutup. (Humas6)
