DokBERITAPENAJAM, – Pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) guna membahas upaya percepatan swasembada pangan di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati PPU dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Kamis (20/03/2025).
Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashawi, yang juga bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Turut mendampingi, Kepala Dinas Pertanian PPU, Komandan Kodim 0913 PPU, Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan.
Dalam pemaparannya, Inti Pertiwi Nashawi menjelaskan bahwa luas tanam di Kalimantan Timur masih tergolong rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023 dan 2024. Kondisi ini disebabkan oleh pergeseran puncak masa tanam dari Oktober menjadi November, sehingga masa panen tertunda hingga Maret 2025.
“Kami telah mengalokasikan program optimasi lahan seluas 5.896 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 desa. Dari total tersebut, 3.446 hektare sudah melalui tahap survei investigasi desain (SID) dan akan segera dilaksanakan konstruksinya oleh Kodim 0913 PPU,” ujar Inti.
Program optimasi lahan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang mendekatkan sumber air ke lahan pertanian. Selain itu, telah dibentuk Brigade Pangan sebanyak 29 kelompok yang akan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil pertanian.
Secara keseluruhan, alokasi optimasi lahan di Kalimantan Timur mencapai 13.973 hektare, dengan PPU menjadi daerah dengan alokasi terbesar. Inti berharap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program ini untuk mewujudkan swasembada pangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati PPU, Mudyat Noor menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Pertanian. Ia menegaskan komitmen Pemkab PPU dalam mendukung program swasembada pangan melalui berbagai upaya di luar program yang telah dialokasikan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan pembangunan Bendung Telake di Kecamatan Babulu sebagai infrastruktur irigasi utama. Selain itu, kami juga akan mengupayakan pengadaan sumur air dalam sebagai sarana pendukung irigasi di wilayah ini,” kata Mudyat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas hasil pertanian agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Selain itu, Mudyat mendorong adanya regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan guna mencegah alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan di masa depan.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah PPU, melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya. (Sam/Bp2)
