Demo BPJS “Happy Ending”:

BERITAPENAJAM.Net- Aliansi Masyarakat Untuk Kesehatan (AMUK) mendemo Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuntut dikembalikannya Pelayanan Jaminan Kesahatan Daerah (Jamkesda). Para pendemo yang telah berkumpul sejak pagi di gedung Graha Pemuda Kamis 20/04. menunggu kehadiran para pimpinan daerah terutama Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk memberikan penjelasan mengenai pemberhentian Jamkesda, Karena diwaktu yang bersamaan bupati dan Unsur Muspida menghadiri rapat paripurna DPRD belum bisa menemui secara langsung “kita tunggu namun jika Bupati tidak datang kita yang kesana (kantor Bupati)”  tegas Siryoto koordinator lapangan (Korlap).

Akhirnya AMUK diijinkan ke gedung DPRD untuk melakukan orasi dan menyampaikan pendapat secara bergantian “kami tidak terima Jamkesda dihentikan masih banyak warga yang tidak mampu membayar iuran ke BPJS, percuma juga kami ikut perserta BPJS bayar tiap bulan tapi  obat yang diresepkan dokter harus tetap kami tebus diluar, apa gunanya BPJS kalau begitu ini sangat murugikan, kami menolak kahadiran BPJS ” Tegas Siryoto.

“Kita tidak mungkin terus mempertahankan Jamkesda karena ini melanggar undang-undang, jika kita terus melanggar, kita akan mendapat sanksi dari pusat dan ini akan lebih memberatkan kita, tapi warga jangan ragu pecaya kepada saya, saya tidak ingin menzolimi masyarakat,” Ungkap Bupati PPU Yusran Aspar yang didampingi sejumlah muspida saat menemui AMUK.

“Untuk itu Jamkesda yang ada kita ganti namun program dan kegiatannya tetap jalan yang dikelola oleh dinas kesehatan, bahkan lebih sempurna karena saya akan membetuk satgas di rumah sakit, nanti jika ada kendala masyarakat bisa melapor ke satgas, nanti satgas yang mengurusi. Yang masuk BPJS di bayar BPJS, yang tidak masuk BPJS akan dibayar oleh pemda. Tahun ini kita anggarkan 15 milyar lebih dan dinas kesehatan ada anggaran 1,5 milyar lebih untuk masa transisi peralihan ini. Saya jamin pelayanan ini lebih sempurna dan jika masih ada keluhan laporkan kepada saya” tegas Yusran.

Ketua DPRD Nanang Ali juga menyampaikan “masyarakat kita mencari solusi berkaitan dengan layanan kesehatan  saya pikir masyarakat kita tidak muluk-muluk  hanya meminta kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, solusi telah disampaikan oleh bupati selama proses masa transisi peralihan ini jamkesda ke BPJS belum selesai sebaiknya bupati menunda dulu keputusan ini, sampai proses peralihannya terlaksana dengan baik, ini bukan persoalan yang besar ini pasti bisa kita selesaikan” tuturnya.

Setelah mendengar tuntutan AMUK, Yusran  diminta untuk menandatangani apa yang menjadi permintaan AMUK yaitu menolak BPJS namun yusran secara tegas menolak itu karena ini jelas melanggar undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan AMUK terjadi dialog dan diskusi dan disepakati yang dibacakan sekretaris Daerah H. Tohar yang menyatakan:

  1. Pemerintah daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi penduduk masyarakat kabupaten PPU diluar penduduk penerima PBI APBN dan peserta BPJS mandiri secara gratis.
  2. Memfasilitasi pasien ke rumah sakit rujukan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan dan tidak dikenakan biaya
  3. Persyaratan administrasi pasien sekurangnya- kurangnya menunjukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga

Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Bupati PPU dan Ketua DPRD PPU. (Humas/Nit)

beritapenajam.net

Tinggalkan Balasan

Next Post

Polemik BPJS Telah Selesai dan Disepakati

Kam Apr 20 , 2017
BERITAPENAJAM.Net- Aliansi Masyarakat Untuk Kesehatan (AMUK) mendemo Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuntut dikembalikannya Pelayanan Jaminan Kesahatan Daerah (Jamkesda). Para pendemo yang telah berkumpul sejak pagi di gedung Graha Pemuda Kamis 20/04. menunggu kehadiran para pimpinan daerah terutama Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk memberikan penjelasan mengenai pemberhentian Jamkesda, […]
%d blogger menyukai ini: