BERITAPENAJAM.Net- Upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bekerjasama dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017 mempunyai tujuan yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel yaitu dengan telah dilakukannya beberapa upaya untuk melaksanakan program reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.
Hal ini sesuai dengan tema yang diusung yaitu “Mantapkan Peran Integrasi Sistem Pengadaan Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Rangka Modernisasi Pengadaan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”, hal ini disampaikan juga dalam sambutan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt Sekda DIY, Sulistyo, pada acara pembukaan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia.
Dalam proses pengadaan secara elektronik terdapat lima siklus manajemen yang selalu berkelanjutan dan terhubung satu sama lain, diantaranya adalah Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Kelima proses tersebut diterapkan melalui sistem elektronik yang saling terintegrasi satu sama lain. Integrasi sistem elektronik dilakukan dalam mendukung penerapan modernisasi sistem pengadaan. secara elektornik Integrasi akan memudahkan dalam penggunaan dan proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, dimana data anggaran dapat dipantau secara aktual dan akurat, kata Kepala LKPP Agus Prabowo dalam sambutannya.
Kegiatan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017 berlangsung tanggal 25-26 Juli 2017 dan dihadiri kurang lebih 700 Peserta yang terdiri dari seluruh LPSE Provinsi, LPSE Kementerian/ Lembaga, LPSE yang telah memiliki 17 standar, LPSE terpilih yang terdiri dari LPSE pemenang award, LPSE remote/ inovasi/ pilihan, LPSE terpilih lainnya, ULP percontohan dan para pihak pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah (Asian Development Bank, World Bank, UNDP, Millennium Challenge Account Indonesia, Millennium Challenge Corporation, Majelis Wali Amanah MCA Indonesia, Alumni Pelatihan Keahlian PBJ dan dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Joseph R. Donovan Jr, dan Gatot Pambudhi Poetranto, Kepala LPSE.
Dalam Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia ini, Kabupaten Penajam Paser Utara dihadiri langsung oleh Bupati Yusran Aspar dan dilakukan pula penandatanganan MoU antara Bupati Penajam Paser Utara dengan LKPP tentang E-Project Planning PPU- Sistem Informasi Pengadaan. Bupati PPU hadir didampingi Sekretaris Daerah H.Tohar dan Kepala Badan Keuangan Tur Wahyu Sutrisno. Bupati PPU juga merupakan narasumber dalam Diskusi Panel dengan Tema “Integrasi Sistem Penganggaran dan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Sistem Pengadaan Nasional”.
“Reformasi dan perbaikan system perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan monev pengendalian pembangunan merupakan salah satu focus perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten PPU. Sampai dengan saat ini sudah memiliki aplikasi yang dikembangkan secara mandiri yaitu E-Planning, E-Budgeting, E-Project Planing berupa RUP yang terkoneksi RUP LKPP secara Online. SIMPRODATA, SIMPEL dan E-Reportingppu. Dengan sudah adanya aplikasi tersebut langkah selanjutnya adalah proses integrasi, Proses Integrasi bukanlah hal yang mudah banyak tantangan dan kesulitan, bukan hanya membangun system yang handal tetapi membangun pemahaman bersama dan saling mendukung antar OPD yang harus diwujudkan,” kata Yusran Aspar dalam pemaparannya.
Adapun Diskusi Panel Season ke 2 mengenai Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan oleh LPSE sebagai salah satu Narasumbernya adalah, Nico Herlambang, Kabag Pembangunan dan selaku Ketua LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara.(Humas/*/nit)
