BERITAPENAJAM.Net– Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar buka secara langsung sosialisasi dan diskusi panel integrasi sistem penganggaran dan keuangan daerah Kabupaten PPU dengan sistem pengadaan Nasional. Kegiatan ini juga langsung dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Dr. Agus Prabowo dan jajarannya, Selasa (20/7) yang dilaksanakan di Kantor Bupati PPU.
Diskusi dan sosialisasi ini juga diikuti oleh lebih dari 300 orang masing-masing Admin sistem E-Budgeting, Admin rencana umum pengadaan, Admin E- Reporting dan Admin Monev Pengendalian pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Usai kegiatan ini saat dimintai keterangan terkait kegiatan tersebut Yusran Aspar mengatakan bawa sistem penganggaran dan keuangan daerah yang ada di Kabupaten PPU saat ini telah siap melakukan integrasi dengan sistem pengadaan Nasional di Pusat.
“Intinya tahun ini kami akan mempermudah sistem kita dengan melakukan integrasi aiti ke Pusat. Kemudian melalui integrasi ini tentunya berbagai kemudahan akan kita dapatkan, antara lain pertama tentunya data kita akan lebih pasti, lebih mudah, cepat, efisien dan sebagainya dengan menggunakan IT ini,”kata Yusran Aspar.
Kata dia, dulu berbagai jenis Aplikasi telah dibangun masing-masing di PPU, seperti ada di bagian keuangan, Bapelitbang dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, semua itu sulit untuk mendapatkan kepastian data yang dibutuhkan.
“Melalui integrasi data ke Pusat ini, kami berharap semua persoalan-persoalan pengelolaan data di daerah dapat dipermudah. Selain itu Daerah kita juga telah siap untuk itu dan Ini memang merupakan inisiatif daerah kita,” ujarnya.
Dirinya berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi dan diskusi panel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta seluruh OPD yang terlibat langsung dalam sistem ini.
“Reformasi dan perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, keuangan pengadaan barang/jasa dan monev pengendalian pembangunan merupakan salah satu fokus perhatian Pemerintah daerah Kabupaten PPU dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di daerah ini,” tambahnya.
Ditambahkan dia, namun proses integrasi tersebut bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Bukan hanya persoalan membangun sistem yang handal, akan tetapi membangun pemahaman bersama dan saling mendukung antar OPD yang harus diwujudkan.
“Kami meyakini bahwa kebutuhan integrasi ini bukanlah hanya persoalan PPU saja. Namun seluruh daerah pasti mengalami kesulitan dan tantangan yang sama. Itulah salah satu yang mendasari kami menggandeng LKPP RI sebagai mitra untuk mewujudkan perubahan tersebut. Sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan proses integrasi ini, maka saya juga telah memerintahkan agar segera dibentuknya tim Integrasi yang melibatkan beberapa OPD yang bertanggung jawab dalam sistem ini,” pungkasnya. (Humas6/nit)
