BERITAPENAJAM, – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara (PPU), Hadi Saputro menyatakan bahwa pihaknya menginginkan penargetan digitalisasi pembayaran pajak mencapai 100 persen. Meski upaya ini diakui tidak mudah, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi kendala literasi digital dan akses jaringan.
“Pada 2024, persentase masyarakat yang membayar pajak secara digital mencapai 50 persen, sementara pembayaran manual juga 50 persen. Kami menargetkan digitalisasi penuh, tetapi tidak bisa memaksakan secara cepat,” kata Hadi, Sabtu, (05/04/2025).
Hadi mengatakan bahwa setiap masa pembayaran pajak, persentase pembayaran secara digital terus meningkat. Pihaknya berupaya mendorong percepatan digitalisasi sesuai amanat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Tantangan utama dalam digitalisasi pajak adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi X atau mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Selain itu, terdapat beberapa wilayah di PPU yang masih mengalami blank spot atau minim akses jaringan.
“Kami terus melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial maupun tatap muka, agar pemahaman masyarakat terhadap pembayaran pajak digital meningkat,” katanya.
Untuk mendorong digitalisasi, Bapenda PPU bekerja sama dengan Bank Kaltimtara dan perbankan lainnya di wilayah Benuo Taka. Selain pajak, Bapenda juga mulai menggerakkan digitalisasi retribusi, termasuk retribusi pasar.
“Kami mendorong pembayaran retribusi pasar menggunakan QRIS agar lebih transparan dan meminimalisasi kebocoran, sekaligus memperkuat data pendapatan daerah,” kata Hadi.
Hadi menambahkan, sektor Minerba dan Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di PPU telah menerapkan sistem pembayaran digital, terutama bagi perusahaan dan korporasi.
“Kami mewajibkan seluruh perusahaan membayar pajak secara digital. Namun, untuk masyarakat umum, kendala literasi dan akses jaringan masih menjadi tantangan utama,” pungkasnya. (Sam/Bp2/ADV)
