Andi Amran S : Lanjutkan Pembangunan Sawah Khususnya Kaltim

by -282 Views

Pengadaan CPNS PPL, Wabup Hadiri Penandatangan Kesepahaman dengan Mentan 

BERITAPENAJAM.Net-Wakil  Bupati Penajam Paser Utara (Wabup PPU) H Mustaqim MZ turut serta hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman secara sombolis antara Kementerian Pertanian RI melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana dengan 449 Bupati/Walikota se-Indonesia tentang pengadaan CPNS Penyuluh Pertania  Lapangan (PPL) Tahun 2016 dilingkungan Daerah Kabupaten/Kota dari Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) yang disaksikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Ketua Komisi IV DPRRI Herman Khaeron, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI. Jumat (2/9).

Mentan Andi Amran dalam sambutanya mengucapkan terimaksihnya kepada para Bupati/Walikota dan seluruh Dinas Pertanian yang telah bekerja keras selama ini sehingga terdapat peningkatan sebanyak 6,4 persen untuk padi, sementara jagung mengalami penurunan impor hingga 60 persen yang biasanya naik 5 persen pertahun.

“ seminggu menjabat, begitu  banyak masalah, irigasi rusak 52 persen, kemudian infrastruktur lainnya, alsintan kurang, namun ada lagi satu yaitu PPL hanya separuh dari yang dibutuhan,” ungkap Mentan.

Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Mentan patut di syukuri meskipun baru sebanyak 6.074 PPL yang siap menjadi CPNS dari sekitar hampir 20 ribu THL-TB PP PPL yang diusulkan.

Selain itu, kedepan kata Mentan, swasembada beras dilaksanakan perpulau, dimana di Kalimantan terdapat potensi yang besar, khususnya Kalimantan Timur dan Selatan, untuk 1 hingga 2 tahun kedepan sudah swasembada pangan khususnya berasyang selama ini mengambil dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur,dimana biaya angkut menjadi beban masyarakat sehingga terjadi inflasi.

“ Tahun depan kita lanjutkan pembangunan sawah khususnya daerah yang masih defisit seperti NTT, NTB, dan Kalimantan Timur, Insyaallah kami selesaikan 1 hingga 2 tahun kedepan dan bahkan akan kita buat green design untuk pertanian yang kita bangun 30 tahun kedepan, dan bila perlu ini di Undangkan, “  kata Mentan.

Mentan juga mengungkapkan bahwa ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara, dimana bila terjadi kesalahan dalam hal ketahanan pangan akan berakibat fatal bagi negara.

“ Solusi kedepan adalah pertanian modern, kami melihat regulasi, infastruktur pertanian, kemudian kita melakukan hilirisasi, dan mengendalikan impor,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan bahwa momentum acara MoU sangat penting bagi DPR, karena perjalanan panjang perjuangan THL-TB berjuang untuk menjadi CPNS akan segera terwujud. Kita memiliki UU prestisius yang menjamin pangan masa depan sesuai UU No.12 tahun 2012 dimana ada pesan moral sebagai negara agraris bukan hanya harus mampu mencukupi pangan Indonesia tapi pangan untuk dunia.

“Ada 4 filosofis dasar yaitu keamanan, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Sisi lain kita sadar kondisi petani tingkat pendidikan masih rendah, kemampuan akses teknologi, pasar, permodalan masih menjadi kendala besar. Maka fasilitator dan pendampingan petani mutlak dilaksanakan, makanya mentan menggaet TNI untuk ikut mensukseskan UPSUS. Penyuluh menjadi penting untuk menjadi tumbuh kembangnya masing-masing wilayah, dan untuk bisa membangun filosofis tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan kota,” tegas Herman Khaeron.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kepagawaian Negara mengatakan CPNS yang berusia dibawah 35 tahun dan P3K diatas 35 tahun pada dasarnya sama saja, hanya P3K tidak menerima pensiun. “Kalau P3K mau dikelola untuk bisa mendapatkan dana pensiun, itu bisa saja tapi tidak termasuk yang dimandatkan oleh UU. Karena usia 35 masih mempunyai energi yang memadai untuk masa kerja yang cukup lama,” tegasnya. Data yang telah dikumpulkan dalam proses verifikasi adminsitrasi tidak serta merta memadai untuk menjadi CPNS, karena harus di verifikasi ulang dokumen yang disampaikan seperti keaslian ijasah dan lainnya. “Setelah ada NIK pegawainya menjadi PNS atau P3K, saya mohon pejabat kepagawaian didaerah untuk segera mengangkatnya, karena ada masalah walaupun sudah ada NIK kepagawaian, pemerintah daerah belum mengangkat juga sehingga susah untuk perhitungan formasi selanjutnya,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana menjelaskan bahwa Keberadaan Penyuluh Pertanian sangat vital dalam mengawal dan mendampingi petani guna memastikan penerapan teknologi maju yang direkomendasikan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, membangun kemitraan dengan pelaku usaha, akses terhadap modal, prasarana dan sarana pertanian serta pasar, sehingga bermuara pada peningkatan produktivitas dan produksi sebelas komoditas pangan strategis nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, daging sapi, aneka cabai, bawang merah, kakao, kelapa sawit, karet dan kopi. Program peningkatan produktivitas dan produksi komoditas strategis nasional tersebut difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang sekaligus merupakan visi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. (hms-11)

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.