BEEITAPENAJAM, – Program “Kartu Penajam Cerdas” yang menjadi salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor-Abdul Waris Muin, terancam tidak terlaksana pada 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi penyebab utama tertundanya program tersebut. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU melakukan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp300 miliar merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Bupati PPU, Mudyat Noor menyebut kebijakan tersebut berdampak langsung pada sejumlah program prioritas daerah, termasuk Kartu Penajam Cerdas yang bertujuan memberikan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Saat ini sedang efisiensi anggaran, tentu hal itu berdampak pada program-program yang akan kita jalankan, termasuk Kartu Penajam Cerdas. Lagipula program itu masih kita pelajari sebelum diterapkan,” kata Mudyat, Kamis, (20/03/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kini berupaya melobi pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan secara penuh di wilayahnya. Menurut Mudyat, sebagai daerah yang berdampingan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, PPU seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal.
“Bagaimanapun caranya, kami berusaha meyakinkan pemerintah pusat bahwa PPU ini jangan diperlakukan sama seperti daerah lain. Apalagi APBD kita tergolong kecil dibandingkan daerah sekitar yang memiliki anggaran jauh lebih besar,” tegasnya.
Ia menambahkan pelaksanaan program Kartu Penajam Cerdas membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan karena menyasar seluruh pelajar SD dan SMP di PPU tanpa pengecualian.
“Apabila anggaran yang tersedia mencukupi, maka insyaallah akan kita jalankan tahun ini juga,” pungkasnya. (Sam/Bp2/*)
