Pelatihan Peningkatan Kapasitas Publik Kebangsaan Berprespektif Gender

by -196 Views

BERITAPENAJAM.Net– Pelatihan Peningkatan Kapasitas Publik Kebangsaan Berprespektif Gender digelar di Aula Lantai I Setkab PPU pada hari Kamis (4/5). Pelatihan ini dihadiri oleh anggota DPRD provinsi kaltim (Sandra PD) selaku narasumber, kabid kesetaraan gender, kependudukan, perlindungan anak prov kaltim (mahrita) selaku narasumber,  dan dibuka oleh staf ahli bidang hukum dan politik (firmansyah).

“Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini sebagai kaderisasi atau proses persiapan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi perempuan berpolitik aktif dan membangun bangsa, meningkatkan kapasitas publik berprespektif gender melalui peran serta perempuan dalam bidang politik terutama dalam lembaga legislative baik secara kualitas maupun kuantitas,” ungkap Aminah selaku ketua pelaksana.

“Pada masa kekinian ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal yang dominan dalam beberapa hal tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Secara sosial perempuan terpinggirkan. Budaya patriatis yang tidak ramah terhadap kaum perempuan yang di mana kaum lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus urusan domestik, tidak ada hak untuk merambah area publik. Sekarang ini sudah banyak yang dapat kita lihat kaum wanita mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Sehingga wanita kedudukannya hampir sama dengan kaum pria. Hal ini dapat kita jumpai perempuan-perempuan hebat dan maju duduk di struktur pemerintahan,” Ungkapnya.

Dalam kenyataan bahwa kompsisi jumlah penduduk wanita dan laki-laki hampir berimbang. Dalam secara proposional tidak seimbang diranah public ini. Hal ini ditekankan pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara perananya oleh kaum pria dan perempuan diberbagai peran terutama pada peran public. Oleh karena itu peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian citra pembangunan nasional. Mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra kerjaan yang harmonis antara pria dan perempuan, agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan dalam berbagai bidang  khususnya bidang politik,” tegas Riviana.

Hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan oleh maraknya keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektual Indonesia. Dalam 3 dasawarsa public politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap konstruksi budaya dan relasi sosial politik paska reformasi yang masih bias gender. Terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarginalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan sejalan dengan kiat menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang makin mendapatkan tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara.

Perlu dianggap penting dalam memberikan pemahaman gender agar terjadi keseimbangan antara perempuan dna laki-laki. Memberikan porsi yang sama, menerapkan kesetaraan gender tidak hanya menguntungkan perempuan, namun juga kelompok gender lainnya. Contohnya hak laki-laki mendapatkan cuti lebih panjang untuk mendampingi proses kelahiran istri, hingga produktivitas kerja akan lebih baik.

“Perempuan juga perlu diberikan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender. Sejalan dengan agenda prioritas three end and plus one yaitu menghapur kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi akses kesenjangan ekonomi perempuan serta meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dalam kegiatan ini pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mengharapkan dapat mempercepat terwujudnya keseteraan gender di kab. PPU,” ungkap firman.

Dengan kegiatan ini kesempatan bagi kaum perempuan untuk menggali, memiliki dan menambah wawasan pengetahuan dan potensi diri. Sehingga menjadi wanita yang cerdas, terampil dan bertanggungjawab dalam berbagai bidang dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan kab. PPU. (Humas11/Nit)

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.