BERITAPENAJAM.Net-. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Pelaksanaan Eletronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan dalam rangka Perluasan Akses Keuangan Pemerintah Daerah Kab. PPU, di Ruang Beruang Madu lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Senin (26/11/18).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Suharman Tabrani menyampaikan bahwa kerjasama dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan beberapa pemerintah kota atau daerah lain di seluruh Indonesia. “Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok Bank Indonesia dan ini juga sebagai otoritas BI di sistem pembayaran yang sangat berkepentingan untuk memastikan apakah BI bisa menjaga sistem pembayaran kita berjalan dengan baik, aman, lancar, efisien dan handal”, terang Suharman.
Suharman menambahkan, kegiatan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan apa yang telah ditandatangani antara BI dengan Pemeritah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan dan Asosiasi Pemerintah propinsi se-Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 2014. Salah satunya Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
“Langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah untuk menuju ekonomi daerah PPU menjadi lebih efisien dan juga bisa lebih mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi di bidang ekonomi, khususnya di sistem pembayaran. Kami yakin bahwa dengan bantuan dan dukungan partisipasi kita semua insyaAllah kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat PPU”, jelas Suharman.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala KPwBI Balikpapan, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan penandatanganan kerjasama ini dan berharap kegiatan ini mampu memotivasi kita semua untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keuntungan dan manfaat dari sistem pembayaran non-tunai. “Semoga hal ini menjadi salah satu alat atau cara kami untuk mewujudkan visi dan misi kami, salah satunya menjadikan Kabupaten PPU sebagai kabupaten yang modern”, terang Abdul Gafur.
Lebih lanjut Abdul Gafur menjelaskan bahwa sistem pembayaran non tunai ini juga memiliki sisi negative dalam pelaksanaannya, seperti adanya pembobolan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Ia berharap kepada Bank Indonesia untuk dapat lebih menjaga dan memberikan sistem keamanan yang lebih terhadap sistem layanan non tunai. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dari adanya sistem pembayaran non tunai yang mereka gunakan. (Humas 05/ Ike)
